Sekolah Ramah Anak

Oleh: Asep Sapa’at, Pemerhati Pendidikan

Aneh tapi nyata, itulah fenomena sekolah tak ramah anak. Penandanya adalah kasus kekerasan anak yang kerap terjadi secara berulang di lingkungan sekolah. Padahal, anak memiliki hak untuk bebas dari tindakan kekerasan. Hal ini tersurat dalam bunyi pasal 9 ayat (1a) UU No. 35/2014 tentang Perubahan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak: “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.” Tegasnya, tak ada kompromi dengan beragam perilaku kekerasan di sekolah.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12/2011, sekolah ramah anak adalah sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi, dan perdamaian. Yang menjadi titik persoalan, bagaimana membumikan gagasan sekolah ramah anak agar menjadi aksi nyata melindungi anak dari puspa ragam tindakan kekerasan di sekolah?

Idealnya, sekolah adalah taman bermain dan belajar anak. Sekolah perlu membangun identitas dan kapasitasnya sebagai pusat tumbuh kembang minat dan bakat anak sesuai fitrahnya. Namun faktanya, sekolah menjadi tempat kedua paling banyak terjadinya kekerasan pada anak. Rumah menempati posisi pertama sebagai tempat paling subur terjadinya praktik kekerasan pada anak (KPAI, 2012). Jika kondisi ini dibiarkan, peran strategis sekolah sebagai institusi yang ramah anak akan semakin tergerus. Ketika budaya kekerasan masuk sekolah, maka hak-hak anak untuk belajar aman dan nyaman pasti terabaikan.

Ada beberapa langkah strategis dan praktis yang bisa dilakukan sekolah untuk menihilkan kasus kekerasan, setidaknya konsisten mengurangi perilaku kekerasan di sekolah. Pertama, beranikah kepala sekolah membuat gebrakan baru, kebijakan penerimaan siswa baru melalui mekanisme seleksi berbasis nilai-nilai keluarga (kasih sayang)? Artinya, orang tua yang telah mempraktikkan pola asuh yang baik terhadap anak memiliki kesempatan lebih besar untuk diterima di sekolah. Karena anak yang tumbuh di keluarga yang berkelimpahan kasih sayang cenderung akan tumbuh menjadi sosok berkepribadian dan bertanggung jawab. Sebaliknya, anak yang dibesarkan dengan suasana penuh intimidasi dan pernah jadi korban kekerasan orang tuanya, besar kemungkinan akan menjadi sosok agresif dan siap menumpahkan rasa ‘ketertindasan’ dan ‘keterasingan’ pada pihak lain. Hal ini sejalan dengan penelitian Muller dan Diamond (1999), kekerasan yang dilakukan ayah dan ibu merupakan indikator atau prediktor munculnya tingkah laku agresif pada anak.

Problem awal kekerasan di sekolah bermula dari persoalan pola asuh orang tua di rumah. Pola asuh buruk dan agresif akan melahirkan masalah bagi sekolah. Karena bila orang tua berperilaku agresif, maka anak akan bertingkah laku agresif pula (Sears et.al., 1994). Anak akan belajar dengan cara meniru dari orang tuanya. Oleh karena itu, pastikan sekolah bisa memetakan potret pola asuh dari setiap calon orang tua yang akan menyekolahkan anaknya. Jadi, seleksi tidak an sich menilai performa akademis anak. Namun yang jauh lebih penting, bagaimana memastikan komitmen orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Karena hakikatnya, tugas dan tanggung jawab mendidik anak tak bisa dialihtugaskan dari orang tua ke sekolah.

Bagaimana jika terbukti pola asuh orang tua buruk? Di titik ini, sekolah berada di simpang jalan, diterima atau ditolak? Jika langsung ditolak, jelas sudah sekolah tak punya visi sebagai lembaga yang ramah anak. Pilihan lainnya, sekolah bisa membuat kesepakatan dengan orang tua, apakah orang tua berkomitmen mengubah pola asuh buruk mereka? Pilihan ini amat bijak karena sedari awal sekolah sudah mulai menyelaraskan visi dengan orang tua dalam mendidik anak. Sekolah telah berpikir cerdas untuk berfokus membenahi salah satu sumber utama persoalan kekerasan anak di sekolah, yaitu pola asuh orang tua yang buruk. Akhirnya, sekolah bisa ‘memaksa’ orang tua agar bisa menjadi mitra produktif yang seiring sejalan dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anak. Dengan kata lain, sekolah telah memosisikan dirinya menjadi komunitas belajar bagi kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat untuk melakukan langkah nyata mewujudkan sekolah ramah anak.

Kedua, sekolah harus menetapkan standar prosedur dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan anak. Standar prosedur dan mekanisme perlindungan anak dari kekerasan itu bersifat objektif dan memiliki parameter terukur. Pihak sekolah dan orang tua menyepakati pendefinisian tentang makna kekerasan pada anak, jenis-jenis kekerasan pada anak (fisik, verbal, seksual, dsb), langkah-langkah pencegahan dan penyelesaian setiap kasus kekerasan pada anak, dan upaya monitoring dan evaluasi terhadap standar prosedur dan mekanisme pelaporan kasus kekerasan anak di sekolah.

Dengan kesepakatan yang baik antara sekolah dan orang tua, setiap kasus kekerasan anak di sekolah menjadi bahan pembelajaran sekaligus kekayaan khasanah pengetahuan terkait sekolah ramah anak. Standar prosedur direvisi sesuai perkembangan waktu dan tingkat kompleksitas kasus kekerasan anak di sekolah. Setiap warga sekolah bisa belajar dan menyelesaikan kasus kekerasan berbasis data sekolah dan pengalaman yang teruji. Harapannya, setiap warga sekolah memiliki kepekaan sosial dan berani memberikan laporan untuk merespons setiap tindak kekerasan yang terjadi di sekolah. Dan yang paling penting, mekanisme pelaporan berjalan efektif dan langkah-langkah penyelesaian bisa berujung pada terwujudnya sekolah yang ramah anak. Muaranya, setiap kasus kekerasan di sekolah bisa tuntas diselesaikan.

Ketiga, dengarkan suara anak dan libatkan anak dalam setiap upaya pencegahan kekerasan di sekolah. Hal penting yang kerap disepelekan. Anak memiliki hak dan kemerdekaan untuk berpikir dan menggagas sesuatu. Sekolah yang terbuka terhadap gagasan dan suara hati anak, hakikatnya sudah mengejawantahkan hak-hak anak untuk berpikir dan berpendapat. Posisikan anak sebagai subjek perubahan, bukan semata objek perubahan. Dalam konteks sekolah ramah anak, alangkah bijaknya jika anak-anak diajak terlibat dalam semua tahapan program pencegahan kekerasan di sekolah.

Yang harus diubah terlebih dulu adalah cara berpikir orang tua, guru, dan kepala sekolah. Cara berpikir orang dewasa harusnya seperti ini: anak bisa jadi inisiator bukan pengekor. Anak dididik jadi pemecah masalah bukan dibiarkan jadi bagian dari masalah. Dalam bahasa Kiran bir Sethi (Inspirator Gerakan Design for Change), “Ketika anak-anak diberdayakan, bukan hanya mereka akan berbuat baik, tapi mereka juga melakukannya dengan baik”. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka sesungguhnya sekolah telah mengambil langkah yang tepat untuk mentransformasi diri menjadi sekolah ramah anak.

 

Mahatma Gandhi pernah berujar, “Kekerasan adalah senjata bagi orang-orang yang lemah jiwanya”. Oleh karena itu, mari kita bangun dan perkuat jiwa anak-anak Indonesia melalui sekolah ramah anak. Karena dengan cara itu, kita bisa memastikan badai—kekerasan anak di sekolah—pasti akan berlalu.

 

Asep Sapa’at

Mobile Phone. 081 321 971 798

Komentar

komentar