Perubahan dunia yang begitu cepat, serta perkembangan ilmu dan teknologi yang terus bergerak pesat, perlu diimbangi dengan sistem pendidikan yang relevan dan terbarukan. Tanpa terus-menerus belajar, manalah mungkin guru bisa mengimbangi murid-murid “ajaib” di abad 21. Metodologi yang dipakai pun harus rutin mengalami penyegaran. Setiap zaman pasti memiliki generasinya sendiri. Maka jangan zalimi peserta didik dengan seperangkat pengetahuan yang tidak akan memiliki relevansi dengan kebutuhan zamannya kelak.

Pada Rembug Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 yang lalu, Mendikbud Anies Baswedan secara resmi telah menyampaikan tentang kerangka strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode 2015-2019. Kerangka strategis 5 tahun tersebut disusun dengan mencantumkan tujuan untuk membentuk insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong-royong. Di dalamnya, terdapat uraian tentang tiga strategi utama yang akan ditempuh. Selain peningkatan mutu dan akses, serta pengembangan efektivitas birokrasi, strategi yang akan dilakukan adalah penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan. Lagi-lagi proses perbaikan pendidikan tidak mungkin dilepaskan dari peningkatan kualitas pendidik, kepala sekolah, dan pengawasnya.

Mendikbud Anies Baswedan sendiri juga mengakui bahwa lebih dari 70% sekolah-sekolah di Indonesia masih di bawah standar pelayanan minimum. Bila standar pelayanan minimum saja belum tercapai, maka delapan standar nasional pendidikan yang mesti dipenuhi oleh setiap sekolah dipastikan masih banyak yang belum terealisasi. Akibatnya hanya anak-anak kalangan mampu saja yang bisa menikmati pendidikan berkualitas, sedang anak-anak orang miskin terpaksa harus mendapat layanan pendidikan yang apa adanya.

Ketimpangan kualitas pendidikan tidak hanya pada tingkat bayaran sekolahnya, namun juga pada lokasi daerahnya. Sekolah-sekolah di kota-kota besar pastinya juga jauh lebih unggul ketimbang di desa-desa pelosok. Antara kawasan barat dan timur juga tidak bisa dipungkiri masih terjadi banyak perbedaan kualitas dan akses pendidikan. Bagaimana tidak? Jangankan fasilitas dan infrastruktur sekolah yang masih serba minim, ketersediaan guru pun juga belum mencukupi, terutama di daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan).

Kenaikan anggaran pendidikan (di luar gaji SDM pendidik) minimal 20 persen dari total APBN ternyata baru mampu meningkatkan akses di jenjang pendidikan dasarnya saja, tapi jenjang pendidikan menengah masih rendah angka partisipasinya. Sisi kualitas sekolah juga belum tersentuh secara optimal. Perbaikan kualitas tersebut juga tidak bisa berhenti hanya dengan memperbaiki gedung-gedung sekolahnya semata, namun juga pada perbaikan sistem persekolahan juga.

Maka perlu ada langkah-langkah yang lebih berani yang mesti kita tempuh, bukan hanya dengan strategi biasa. Kita perlu melakukan reformasi sekolah secara mendasar.

Setidaknya ada dua sasaran yang perlu menjadi prioritas utama dalam reformasi sekolah. Pertama adalah peningkatan efektivitas sistem instruksional (pembelajaran) di sekolah. Kedua, membangun budaya sekolah yang kondusif untuk aktivitas pendidikan, khususnya dalam hal pembentukan karakter. Kedua hal ini hanya bisa terwujud bila pelaku utama pendidikan di sekolah bisa terlebih dahulu dibenahi. Bagaimanapun guru, kepala sekolah, dan pengawas adalah kunci keberhasilan di lapangan.

Divisi Makmal Pendidikan sebagai bagian dari Yayasan Pendidikan Dompet Dhuafa memiliki kewajiban untuk membuat pemodelan atas pelaku-pelaku utama pendidikan yang dijamin akan efektif untuk mendukung upaya-upaya yang berkenaan dengan reformasi sekolah, khususnya di wilayah-wilayah tertinggal. Kita tidak mungkin bermimpi untuk bisa menyulap sekolah-sekolah dengan tiba-tiba berubah secara total. Reformasi sekolah tentu membutuhkan proses yang panjang. Dari beragam pengalaman Makmal Pendidikan di berbagai daerah ini kita memiliki banyak data bagaimana mengelola gerakan perbaikan sekolah. Namun kerja memang belum selesai, belum apa-apa. Semoga ikhtiar ini bisa banyak menebar inspirasi yang bisa dikaji untuk kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi kerja-kerja perbaikan pendidikan.

Mungkin banyak orang yang bekerja di bidang pendidikan, tapi sangatlah sedikit dari mereka yang serius untuk bekerja bagi proses perbaikan pendidikan.