Pendidikan: Antara Inovasi dan Marginalisasi

Oleh: Eko Sriyanto

 

Mereka juga ingin Tampor Paloh sohor sebagai desa pertama di Indonesia yang menggunakan listrik dari pohon (Sisipan National Geographic, 2016)

Mimpi dari Mereka yang Marjinal

Seorang anak, Naufal namanya, adalah anak asli Tempor Paloh Gayo yaitu wilayah di punggung-punggung bukit Aceh dengan kehidupan layaknya kehidupan masyarakat silam. Naufal anak cerdas dan berkeyakinan bahwa pohon kedondong yang ada di sekitar desa dapat menghasilkan energi sebagai sumber listrik. Pertama, kadar asamnya tinggi. Kedua, pohon kedondong ini lebih kokoh dan lebih tebal kulitnya. Setelah saya masukkan elektroda dengan pipa tembaga dan besi, pohon ini bisa menimbulkan suatu energi, ujar Naufal. (Kutipan dari tulisan Mahandis Y. Thamrin dalam Sisipan National Geographic Indonesia edisi September 2016)

Tulisan di atas sangat menarik dan memunculkan beberapa dilematika dalam memahaminya. Muatan-muatan didalamnya sangat merepresentasikan keadaan Indonesia yang luas dan beragam, baik dari sosiokultural, geografis maupun demografisnya. Pertama, pendidikan di Tampor Paloh merupakan barang mewah karena keberadaan sekolah belum genap 10 tahun. Hal ini menunjukkan aksesibilitas pendidikan masih penuh tantangan, terutama di wilayah terpencil, terluar maupun terdalam. Wilayah Indonesia dengan karakter seperti di atas masih sangatlah banyak. Pernah mendengar Pulau Salissingan? Pasti sangatlah sedikit yang menjawab “YA”. Pulau Salissingan merupakan wilayah Kabupaten Mamuju (Sulbar), dimana jarak dari pusat kabupaten Mamuju perlu waktu minimal 2 hari perjalanan, dengan catatan cuaca mendukung. Ada lagi, pernahkah mendengar Madrasah Ibtidaiyah (MI) Cempa di wilayah Desa Siru, Lembor (NTT)? Sekolah ini berada di ujung bukit, dimana perlu waktu hampir 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan bermotor melewati hutan, gunung kapur dan sungai besar. Aksesibiitas listrik sulit ditemukan, maka perangkat komputer dan komunikasi menjadi barang asing bagi masyarakat sekitar.

Tantangan geografis di Indonesia masih sangat besar, beberapa daerah di atas menunjukkan bagaimana masyarakat harus berjuang mendapatkan pelayanan pendidikan. Biasanya sekolah yang berada di wilayah marjinal tersebut memiliki kearifan lokal tertentu dalam menjalankan fungsi pendidikannya. Bahkan, penyesuaian kalender akademik pun tidak jarang dilakukan karena alasan ketersediaan guru, dengan kata lain jika tidak ada guru maka proses pendidikan pun tidak berjalan. Terdapat beberapa kasus, sekolah harus diliburkan selama 2 bulan. Hal ini menunjukkan ketergantungan terhadap guru sangat tinggi, sedangkan banyak mereka bukan orang asli wilayah tersebut.

Kedua, ide Naufal menciptakan listrik dari pohon kedondong menjadi bukti potensi anak-anak di pedalaman dan ketertinggalan ini tidak kalah dengan anak perkotaan yang punya segudang fasilitas. Pertanyaan yang muncul, dari mana anak SMP ini mampu berpikir sampai pada titik tersebut? Jawabannya melalui buku. Satu-satunya sumber ilmu yang dapat diakses di wilayah terpencil adalah melalui buku. Dalam hal membangun ide inovatif, ternyata keterbatasan yang dimiliki sebuah wilayah mampu dipatahkan melalui tingginya minat baca masyarakatnya. Potensi Naufal hanya satu gambaran dari ribuan anak yang memiliki kreativitas tinggi di tengah keterbatasan. Ironisnya, mayoritas mereka kehabisan “napas” dalam memperjuangkan ide kreatif tersebut. Mengapa demikian? Iya, karena mereka tidak memiliki banyak dukungan guna mengembangkan ide kreatif mereka.

Tantangan pengembangan ide ini bukan sekedar keterbatasan akses edukasi dan informasi di lingkungan, tetapi masalah finansial dan regulasi. Pemerintah belum memiliki regulasi terhadap pengembangan inovasi pendidikan yang berasal dari gagasan siswa, guru, sekolah atau pelaku pendidikan lain. Selama ini, lomba-lomba inovasi bidang pendidikan hanya bersifat kompetisi, bukan inisiasi dengan tujuan berkelanjutan. Alhasil, sebuah kompetisi inovasi dari siswa, guru atau sekolah hanya berhenti pada pencapaian juara 1, 2 atau 3. Melalui kebijakan seharusnya pemerintah bisa mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki stakeholder pendidikan sekaligus menyinergikannya dengan sumber daya sektor lain (privat dan masyarakat sipil).

Ketiga, masyarakat Tampor Paloh terlihat sangat ingin memperbaiki kualitas hidup mereka. Mereka ingin melihat desa mereka maju seperti daerah-daerah lain dengan segala kemudahan akses kebutuhan pokok masyarakat, termasuk pendidikan. Wilayah marjinal lain pun memiliki keinginan serupa, tetapi memang keterbatasan kewenangan dan kemampuan pemerintah dalam mewujudkan impian tersebut. Guna mencapai kehidupan masyarakat yang berkualitas memerlukan peran lintas stakeholder dan lintas bidang. Lintas stakeholder menitikberatkan pada sinergi masyarakat, sektor privat (ekonomi/corporate), civil society dan negara. Perhatian lintas bidang meliputi perspektif sosial, pendidikan, ekonomi, politik dan kearifan lokal.

Membangun Inovasi Lintas Sektor

Karakteristik pendidikan masyarakat marjinal sudah seharusnya menjadi pertimbangan dalam menyusun sebuah desain pengembangan inovasi pendidikan. Beberapa tahun terakhir, inovasi cenderung dimaknai perubahan progresif bidang teknologi. Padahal di sisi lain banyak sekolah atau lingkungan masyarakat marjinal yang belum menikmati listrik, apalagi mengenal teknologi hasil inovasi. Dengan demikian, perlu dikembangkan alur pengembangan inovasi dan produk inovasi yang bisa merepresentasikan kebutuhan masyarakat.

Masih teringat saat ikut berdikusi dengan Dr. Ilham Akbar Habiie, bahwa inovasi memiliki 2 syarat utama, pertama, tujuan dan maksud inovasi harus jelas ingin menjawab tantangan atau masalah spesifik. Kedua, partnership kontributor, dimana sinergi stakeholder diperlukan untuk mendorong produk inovasi yang berkelanjutan dalam menjawab tantangan masa depan. Tujuan inovasi harus jelas sehingga alur pengembangan dan sasaran hasil inovasi ini efektif dan efisien. Dengan demikian, sinergi pengembangan dan penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, spesifikasi potensi masing-masing pihak dapat saling menyulam kekurangan, dimana proses simbiosis mutualisme terjalin dengan optimal.

Pengembangan inovasi yang berkelanjutan setidaknya memiliki 4 tahapan yaitu brainstorming, prototipe, industrialisasi dan komersialisasi. Proses brainstorming ini mengawali potensi munculnya gagasan inovasi, baik melalui sekolah, penelitian, profesional maupun sharing knowledge. Selain gagasan inovasi, tahapa ini diharapkan membantu memastikan orisinalitas gagasan. Banyak inovasi yang tidak diketahui publik sehingga munculnya inovasi baru berpotensi terjadi plagiasi. Upaya menghindari hal tersebut diperlukan sharing informasi multi pihak dan inovasi tersebut bisa dikategorikan secara tepat, misalnya inovasi baru, modifikasi, atau pengembangan.

Di lingkungan pendidikan, terutama sekolah, sangat penting mendorong siswa maupun gurunya menghasilkan sebuah inovasi. Di sisi lain, fenomena pendidikan di Indonesia masih membutuhkan keseriusan dalam menyelesaikan tantangan. Tiga tantangan utama pendidikan di Indonesia adalah kualitas guru, dinamika kurikulum nasional dan infrastruktur pendidikan. Kualitas guru harus terus ditingkatkan melalui pola pelatihan dan pendampingan sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan optimal. Fasilitasi pengembangan guru dapat difokuskan pada penguatan metode dan media pembelajaran. Pada proses brainstorming ini peran guru sangat vital, yaitu transfer pengetahuan terjadi pada pola interaksi pembelajaran di kelas.

Dinamika kurikulum nasional membuat kegalauan sekolah dalam menjalankan aktivitas pendidikan. Perubahan kurikulum nasional yang tidak stabil menyebabkan sekolah harus selalu menyesuaikan perubahan, bahkan perubahan cukup sering terjadi. Hasilnya sudah dapat ditebak yaitu proses belajar mengajar mengalami hambatan untuk berkembang karena tidak segera mencapai stabilitas. Satu hal lain yang belum menjadi prioritas dalam pengembangan kurikulum adalah kurikulum sekolah yang berbasis karakteristik lokal (potensi). Sekolah seharusnya didorong menjawab tantangan di lingkungan masyarakatnya, tidak hanya fokus dengan standar nasional. Padahal, yang sering disebut “nasional” ini belum tentu mampu menjawab masalah dan kebutuhan masyarakat di wilayah tertentu. Alhasil, siswa cerdas dalam teori, tetapi siswa ini gagal dalam mengembangkan dirinya di lingkungan masyarakat.

Kualitas guru dan pengembangan kurikulum berbasis karakteristik lokal bisa menjadi modal munculnya inovasi di lingkungan sekolah. Guru merupakan aktor pendelegasian pengetahuan kepada siswa sesuai dengan kurikulum berbasis kekhasan lokal, sehingga sekolah memegang peran peningkatan kualitas pendidikan masyarakat sesuai dengan kebutuhan lokal. Spesifikasi ini memberikan nilai lebih pada lingkup pendidikan sekolah, dimana kekhasan lokal dapat membuka  peluang sinergi yang lebih besar dengan sektor privat. Implikasi pada infrastruktur pun berpeluang meningkat seiring terbukanya sinergi dengan berbagai pihak.

Prototipe adalah langkah menguji apakah sebuah inovasi mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan. Prototipe dapat dihasilkan dari penelitian, baik di lingkungan sekolah, lembaga non-pendidikan atau eksplorasi personal. Inovasi diharapkan mampu mengikuti cepatnya perkembangan berbagai bidang sekarang ini, baik teknologi, ekonomi, sosial ataupun politik. Layaknya pilot project, pengembangan prototipe harus dapat diakses oleh pihak-pihak terkait. Tahapan ini bertujuan sebagai uji coba memastikan kelayakan sebuah inovasi dikembangkan.

Salah satu bentuk prototipe di bidang pendidikan adalah adanya sekolah model. Sekolah model identik dengan sekolah unggulan dan berbiaya mahal, padahal seharusnya sekolah ini menjadi pusat pembelajaran yang aksesibel bagi sekolah lain. Gayung pun tidak bersambut, agenda kunjungan ke sekolah model tidak lebih layaknya formalitas semata. Bagaimana tidak, sekolah yang berkunjung hanya melihat satu atau dua hari aktivitas di sekolah model, setelah kunjungan tersebut sangat jarang terbangun komunikasi lanjutan. Padahal perubahan sekolah bukan proses instan, butuh pendampingan dan pembiasaan. Perspektif sekolah model sebagai prototipe, seharusnya memiliki pertanggungjawaban sosial kepada sekolah di sekitarnya supaya sekolah-sekolah tersebut berkembang menjadi sekolah yang berkualitas.

Di lingkungan sekolah, anak didik dan guru memiliki potensi gagasan terhadap inovasi yang dapat dikembangkan. Mayoritas inovasi ini mati sebelum berkembang karena kemampuan pengembangan mereka yang terbatas, baik dari kompetensi lanjutan, materi (finansial) dan kewenangan. Aspek keberlanjutan manfaat dari prototipe ini menjadi kunci keberhasilan pada tahap berikutnya, yaitu industrialisasi.

Tahapan industrialisasi merupakan langkah ketiga dalam mendorong inovasi dapat terus meluas (berkembang). Hal ini perlu memunculkan bertemunya kepentingan antara inovator, sektor produksi (private sector) dan kebutuhan. Tujuan tahap ini menjaga keberlanjutan inovasi, supaya inovasi yang sudah dibangun tidak cepat mati karena tergerus perkembangan jaman. Sektor industri memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan inovasi, dengan catatan bahwa inovasi linear dengan kebutuhan industri. Jika hubungan yang terjalin demikian, maka tidak ada istilah bertepuk sebelah tangan, artinya inovasi yang dibangun tetap dapat diproduksi sesuai kebutuhan.

Tahap keempat adalah tahap pemasaran (komersialisasi), dimana inovasi yang sudah diproduksi harus dapat dipasarkan. Tahapan ini merupakan kunci terbangunnya sirkulasi keberlanjutan inovasi. Secara sederhana, alur sirkulasi keberlanjutan inovasi antara lain produksi inovasi, diterima pasar, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan proses pengembangan. Keempat tahap di atas harus melibatkan partisipasi multi stakeholder dalam pendekatan multi aspek.

Terdapat 3 fungsi yang mampu memastikan skema keberlanjutan inovasi. Pertama, fungsi discovery yaitu munculnya inovasi baik dari sekolah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, perusahaan atau komunitas pembelajaran. Kedua, fungsi produksi dan komersialisasi berada pada sektor privat (perusahaan), dimana mereka memiliki model produksi dan pola marketing. Ketiga, fungsi yang paling signifikan adalah fungsi regulasi, yaitu dari pemerintah. Dalam membangun sinergi multi stakeholder, pemerintah memiliki peran sentral melalui penetapan kebijakan yang mengkerangkai tahapan, pola interaksi, pola pengembangan dan memastikan masing-masing pihak menjalankan fungsinya dengan optimal. Payung hukum atas pengembangan inovasi harus berpihak pada masyarakat umum, bukan pada masyarakat “tingkat atas” apalagi yang berduit. Salah satu bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat umum yaitu melalui pelayanan publik pengurusan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).

Komunitas: Inovasi dalam Marjinalisasi

Sekarang ini, inovasi yang didorong adalah mayoritas berbasis teknologi digital. Ketika inovasi tanpa mempertimbangkan aspek geografis dan infrastruktur maka hanya memberikan beban bagi lembaga pendidikan di wilayah marjinal. Bagaimana tidak? Keterbatasan infrastruktur dan kondisi sosial ekonomi menjadi hambatan bagi mereka dalam mengakses teknologi inovasi. Alhasil, ujung-ujungnya pemerintah pula yang harus mendorong pertumbuhan infrastruktur di wilayah tersebut, terutama untuk sekolah. Padahal, pemerintah juga belum tentu mampu memenuhi seluruh kebutuhan pendukung dalam implementasi inovasi pembelajaran berbasis teknologi tersebut.

Bayangkan saja, jika inovasi pembelajaran melalui teknologi digital, sedangkan banyak sekolah di wilayah marjina ini tanpa listrik apalagi koneksi internet sebagai sumber informasi maka mereka akan tertinggal. Dengan demikian, inovasi berbasis teknologi yang dikembangkan akan menempatkan sekolah di wilayah terpencil dan terdalam semakin termarjinalisasi. Mereka akan semakin tertinggal karena tidak mampu mengikuti standar nasional dengan syarat-syarat yang tidak mereka miliki. Dengan demikian, pengembangan inovasi pembelajaran harus merepresentasikan karakter wilayah dan sekolah, terutama pertimbangan kondisi sosial ekonomi, infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia di sekolah.

Komitmen pemerintah guna membuka akses infrastruktur di wilayah masrjinal merupakan langkah utama dalam mengimplementasikan inovasi teknologi. Kita semua paham bahwa komitmen pemerintah tidak perlu diragukan, tetapi jika dilihat dari kemampuan pemerintah maka perlu ada kajian yang lebih komprehensif. Ketika pembangunan infrastruktur belum dapat dipenuhi maka pengembangan inovasi pembelajaran harus berbasis teknologi sederhana yang mudah diperoleh dan murah. Setidaknya terdapat 2 hal kunci yang harus dikuatkan dalam skema ini, yaitu modul inovasi pembelajaran dan kualitas kreatifitas guru.

Pertama, modul inovasi pembelajaran yang disusun harus linear dengan kurikulum yang sudah ditetapkan, sedangkan dinamika kurikulum nasional masih tarik ulur. Ketidakpastian kurikulum nasional dan ketidakkonsistenan sistem derivasi atas kurikulum tersebut menyebabkan sistem pembelajaran sekolah mengalami “kegalauan” (kebingungan sekolah). Kurikulum KTSP dan K13 merupakan dualisme payung besar acuan pendidikan formal di Indonesia, dimana keduanya memiliki pendekatan berbeda. Di sisi lain, implementasi metode pembelajaran tematik dan mata pelajaran juga tidak konsisten dengan sistem penilaian yang disusun oleh pemerintah. Guru didorong melakukan metode pembelajaran tematik, tetapi dalam ujian dan penilaian hasil pembelajaran siswa masih menggunakan penilaian berbasis mata pelajaran. Guna menghindari kerancuan dalam penyampaian keilmuan kepada siswa didik, maka modul inovasi pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Kedua, Pengembangan kualitas guru dapat melalui pendekatan individu dan komunitas. Pendekatan individu menitikberatkan pada peningkatan kompetensi personal, yaitu melalui pelatihan dan uji kompetensi guru. Pengembangan kualitas guru melalui pendekatan komunitas diharapkan guru tidak hanya belajar pengembangan kualitas personal, tetapi guru memiliki ruang berbagi. Komunitas pembelajar guru diharapkan tidak hanya menerima inputan, tetapi memberikan penguatan kepada guru lain. Komunitas di wilayah marjinal memiliki karakter unik guna membangkitkan potensi lingkungannya. Semangat yang nantinya akan tumbuh tidak lepas dari nilai kearifan lokal, ikatan psikologis dan nilai kultural.

Nilai-nilai yang dibangun melalui komunitas ini berpotensi besar linear dengan pendekatan dan kebutuhan masyarakat. Salah satu substansi kajian dalam komunitas misalnya media pembelajaran, dimana komunitas ini fokus pada pengembangan media pembelajaran maupun alat peraga. Ide-ide guru dalam menciptakan inovasi media pembelajaran cukup variatif dan sesuai dengan karakter mereka. Inovasi yang diciptakan oleh guru melalui alat peraga tidak sekedar memudahkan siswa menangkap substansi pembelajaran, tetapi bisa mengawali berbagai inovasi berikutnya. Modul inovasi pembelajaran yang disusun pemerintah pun akan berperan sebagai “penunjuk arah” bagaimana guru harus berkembang dan mengembangkan inovasinya.

Dalam sebuah keterbatasan, nilai kolektivitas sangat berpotensi mendorong munculnya strategi bertahan hidup dan pengembangannya. Sebuah kolektivitas yang menuju pembentukan komunitas, ruang-ruang produktif yang sarat dialog dan negosiasi (Nasution dan Triani, 2012:24), dimana hal ini memunculkan modal sosial dalam menyikapi permasalahan. Inovasi komunitas menjadi salah satu bagian penting guna memperkuat hubungan guru-guru di wilayah marjinal. Inovasi yang dimaksud bisa bersifat optimalisasi skema yang sudah ada atau membentuk sistem baru dalam membangun komunitas. Beberapa aktivitas guru dan sekolah yang melibatkan kelompok (komunitas) misalnya KKG, KKMI dan gugus.

Revitalisasi aktivitas kelompok guru diharapkan menciptakan komunitas dalam rangka optimalisasi manfaat untuk pembelajaran. Selama ini, tidak seluruh guru terlibat aktif pada kegiatan KKG, bahkan cenderung hanya sebagian kecil guru yang berpartisipasi aktif. Hal ini bisa disebabkan faktor personal, mekanisme aktivitas maupun aspek kebermanfaatan komunitas tersebut. Jika penyebabnya adalah mekanisme aktivitas dan kebermanfaatan komunitas, maka perlu ada penguatan komunitas sebagai wadah pembelajaran. Revitalisasi pengelolaan komunitas bertujuan supaya kegiatan komunitas ini memberikan banyak manfaat praktis bagi guru.

Sinergi antar guru mengandung nilai resiprositas dan penguatan. Aspek timbal balik pengetahuan dari guru yang memiliki kompetensi tertentu dapat didistribusikan kepada guru yang lain. Aspek penguatan antar guru dapat meningkatkan motivasi mereka dalam menciptakan inovasi pembelajaran. Inovasi pengelolaan komunitas guru harus dilakukan melalui sinergi berbagai stakeholder, baik pemerintah maupun swasta. Dengan demikian, status marjinal sebuah wilayah dan pendidikan di area tersebut mulai dihapuskan melalui inovasi kelembagaan sebagai ruang transfer knowledge guru, siswa, sekolah dan masyarakat pada umumnya.

Komentar

komentar