Memahami Tindak Pidana Korupsi Bagi Organisasi Pengelola Zakat

Jakarta – korupsi bisa dilakukan siapa saja tanpa memandang pangkat maupun gelar. Perilaku koruptif dilakukan siapa saja yang tidak memegang teguh nilai-nilai kejujuran dan hanya mengejar nafsu dunia. Untuk mewaspadai terjadinya praktik korupsi di lingkungan organisasi pengelola zakat, pada hari Rabu (02/09) di Menara 165 Jakarta berlangsung workshop Memahami Tindak Pidana Korupsi Bagi Organisasi Pengelola Zakat, oleh Pusat Belajar Anti Korupsi (PBAK), Forum Organisasi Zakat (FOZ), dan IMZ.

Acara dibuka dengan pembacaan doa dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan sambutan oleh pimpinan Dompet Dhuafa, pimpinan FOZ, dan Direktur Eksekutif Pusat Belajar Anti Korupsi.

Aidil Ritonga selaku Direktur Eksekutif Pusat Belajar Anti Korupsi menjelaskan bahwa PBAK merupakan lembaga yang diinisiasi Dompet Dhuafa bersama KPK. Dengan harapan mampu menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran anti korupsi, seperti perpustakaan anti korupsi dan laboratorium alat bantu pembelajaran anti korupsi.

Adnan Pandu selaku wakil pimpinan KPK menyampaikan bahwa korupsi tidak hanya melibatkan aparat negara dan swasta. Pihak swasta yang berbentuk yayasan biasanya dituntut untuk membuat laporan keuangan setiap tahunnya. Hal ini menjadi penting sebagai sarana keterbukaan kepada publik dan upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap yayasan tersebut. Peran dan kontribusi organisasi pengelola zakat dalam meminimalisir tindak pidana korupsi antara lain: melakukan upaya pencegahan, mendukung upaya penegakan hukum, advokasi dan kampanye, public fundrising,dan pelayanan publik.

Sedangkan yang tergolong tindak pidana korupsi menurut Tama perwakilan dari ICW, antara lain kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Untuk memerangi tindak pidana korupsi ini, tidak cukup jika hanya dilakukan oleh segelintir orang. Perlu menggandeng beberapa organisasi islam, ICW, juga Kementerian Agama. Indikator kesuksesan penanganan korupsi ini sangat tergantung pada sikap proaktif masyarakat dalam melaporkan tindak pidana korupsi, partisipasi media dalam memberitakan korupsi, serta penegakan hukum yang berlaku.

 

Komentar

komentar

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.