Ujian Nasional: Ujian Bagi Kita Semua

Saat Ujian Nasional tiba, ketegangan tahunan kembali membahana. Anehnya, bukan peserta ujian saja yang dibuat tegang, justru guru-gurulah yang paling merasa tegang. Siswa dan guru sama-sama khawatir dengan ancaman ketidaklulusan ketika nilai UN yang didapat tidak sampai memenuhi batasan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Bukan hanya ketegangan semata; silang pendapat, saling serang antara yang pro dan kontra juga menyeruak ke muka. Pemerintah masih tetap bersikeras bahwa Ujian Nasional bagaimanapun, tidak bisa tidak, wajib digelar. Alasannya, ini adalah alat kontrol pemerintah terhadap proses peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan di setiap sekolah. Tanpa ini, khawatir setiap satuan pendidikan akan maunya sendiri dalam menetapkan kualitas lulusan yang dihasilkan.

Sedangkan bagi pihak yang anti dengan Ujian Nasional, berargumen bahwa UN adalah bentuk nyata ketidakadilan dalam dunia pendidikan. Bagaimana tidak, belajar beberapa tahun, hanya ditentukan kelulusannya hanya dalam tiga hari saja. Ditambah lagi Ujian Nasional dianggap merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas), karena seharusnya kelulusan adalah wewenang dari tiap satuan pendidikan. Diperkuat lagi bahwa UN juga dianggap bertentangan dengan perkembangan psikologi anak dan remaja.

Entah apa yang salah dengan Ujian Nasional ini. Terlebih, masing-masing pihak yang saling berseteru tentu memiliki argumen yang kuat dan tidak “ngasal” berpendapat. Pastilah ada alasan logis yang melatarbelakangi setiap pendapat tersebut. Tulisan ini tidak bermaksud untuk membela salah satu dari dua pendapat tersebut di atas. Penulis hanya ingin mengajak pembaca untuk sama-sama membuka mata tentang apa yang tengah dan telah terjadi dibalik pelaksanaan ujian nasional selama ini. Ini perlu menjadi renungan semua pihak untuk bisa memperbaiki kualitas pendidikan kita. Ujian nasional adalah ujian bagi kita semua agar mau lebih peduli.

Kecurangan UN: Modus, Penyebab, dan Pencegahannya

Betulkah ada kecurangan dalam pelaksanaan UN selama ini? Jawabannya lugas saja, ada. Kecurangan tersebut tidak mungkin kita pungkiri, bukan lagi disinyalir, tapi memang benar-benar ada. Setiap tahunnya banyak media telah memberitakan hal ini, bahkan dilengkapi berikut bukti-bukti video dan foto. Namun pertanyaannya kemudian adalah, seberapa besar kecurangan itu terjadi? Ini yang sangat sukar untuk diketahui. Tapi menurut penulis, tindak kecurangan ini sudah berlangsung sangat massif hampir di sebagian besar daerah. Boleh percaya atau tidak, tapi memang begitulah faktanya.

Bila anda penasaran, cobalah bertanya pada beberapa sekolah di lingkungan sekitar anda, berapa rata-rata kelulusan bayangan siswa berdasarkan hasil try out yang dilangsungkan selama beberapa kali sebelum ujian yang sebenarnya tiba. Lalu bandingkanlah dengan hasil nilai UN yang sebenarnya. Biasanya bedanya jauh sekali. Tentulah ini indikasi yang sangat kuat. Menambal kelemahan kompetensi siswa selama 3 tahun belajar yang dibuktikan dengan nilai Try Out, tidak akan mungkin bisa diselesaikan dalam waktu beberapa pekan sebelum UN berlangsung. Kecuali ada proses “ajaib” yang bisa dilakukan. Kita biasa menyebut ini dengan istilah “Tim Sukses”.

Ada banyak cara untuk mencurangi Ujian Nasional, setidaknya melalui tulisan ini, kami akan menjelaskan empat modus kecurangan UN. Modus pertama: Mencuri bocoran soal, dan menyebarkan jawabannya. Ini bisa dilakukan sejak proses dalam percetakan soal. Oknum percetakan patut dicurigai sebagai pelakunya, walaupun pemerintah seringkali menjamin bahwa percetakan sudah aman dan berjanji akan memberi sanksi bila terbukti melakukan pembocoran soal. Pencurian juga bisa dilakukan pada saat proses distribusi soal, mulai dari percetakan hingga tiba ke sekolah sangat memungkinkan pencurian soal itu terjadi.

Modus kedua, oknum di sekolah membuka amplop soal beberapa jam sebelum ujian dimulai. Hal ini sangat memungkinkan sekolah dapat membuat jawaban soal terlebih dahulu sebelum waktu ujian tiba. Untuk proses ini, sekolah tentunya membutuhkan “tenaga ahli” yang bisa memberi jawaban secara cepat, biasanya ini dilakukan oleh oknum guru pada mata pelajaran yang diujikan. Soal tidak perlu dijawab semua, cukup sebagian saja, yang penting bisa menjamin kelulusan anak berdasarkan nilai minimal yang telah ditetapkan pemerintah. Siswa biasanya akan disuruh untuk datang pagi-pagi sekali, bahkan sebelum matahari terbit di ufuk timur. Mereka berkumpul tidak hanya untuk mendapatkan pengarahan, namun sekaligus mendapatkan jawaban soal pula. Mengapa harus pagi-pagi sekali datangnya, agar jawaban soal bisa dipindahkan oleh siswa pada benda-benda yang tidak menimbulkan rasa curiga dari para pengawas eksternal, seperti: penghapus, sapu tangan, selipan dalam kaos kaki, dan lain-lain.

Modus ketiga, yakni menyebarkan jawaban soal saat ujian berlangsung, baik secara terang-terangan, maupun secara tertutup. Caranya ketika waktu ujian tiba, maka soal yang tersisa akan diambil untuk bisa dikerjakan secara cepat seperti halnya modus kedua. Jawaban soal ini kemudian disebarkan ke ruang-ruang ujian. Bila pengawas dari sekolah lain (karena model pengawasannya saling-silang) itu kooperatif, maka oknum petugas dari sekolah tersebut akan leluasa mengerjakan tugasnya. Namun bila ketat, maka bisa menyebarkannya melalui taktik siswa izin ke toilet. Di sinilah transaksi ilegal itu terjadi.

Modus Keempat, yaitu dengan cara menghapus jawaban soal siswa yang salah setelah ujian di hari itu selesai. Bila tiga modus sebelumnya gagal dilakukan, maka cara inilah alternatif yang bisa dilakukan. “Tim Sukses” akan bekerja melakukan perbaikan pada lembar jawaban yang salah. Sebelum proses ini dilakukan, sekolah tentu telah membuat jawaban soal sebagaimana yang dilakukan pada modus kedua.

Masih ada sesungguhnya modus-modul kecurangan lain yang bisa dilakukan. Kecurangan tersebut tidak hanya ada di tingkat sekolah, namun juga didukung oleh tingkat yang lebih tinggi lagi. Melihat dahsyatnya kecurangan tersebut, kiranya perlu kita lebih serius dalam mencari akar penyebab bagaimana dan mengapa kecurangan-kecurangan ini bisa terjadi. Menurut hemat penulis, tentu akan lebih bijak bila kita semua, termasuk para pemangku kebijakan, untuk bisa memandang hal ini dalam perspektif yang lebih luas dan mendalam. Kecurangan yang bersifat massif ini tentu merupakan sebuah pelanggaran terhadap aturan hukum dan juga pelanggaran terhadap nilai-nilai mulia dalam pendidikan. Namun, secara logika pastilah kecurangan ini adalah sebuah pilihan terakhir, ketika alternatif-alternatif yang “halal” telah mereka lakukan. Tapi sayangnya gagal.

Dari wawancara penulis dengan beberapa orang guru yang pernah merasakan menjadi anggota “Tim Sukses”, mereka memastikan bahwa kecurangan yang dilakukan bukan disebabkan oleh motif ekonomi, walaupun sesungguhnya mereka tentu butuh akan hal ini. Sepenuhnya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kejahatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Tapi mereka sudah tidak memiliki pilihan lain. Ini bukan lagi persoalan pidana atau pelanggaran hukum, tapi mereka anggap sudah sebagai masalah kemanusiaan. Siapa yang tega melihat sebagian besar muridnya tidak lulus dalam ujian yang memang sukar untuk dijawab karena rendahnya kompetensi yang dicapai. Resiko ini diambil bukan hanya demi menyelamatkan muka sekolah, namun juga demi kelanjutan pendidikan anak-anak didik mereka. Gengsi sekolah, bahkan juga gengsi daerah, juga menjadi faktor penguat terjadinya kecurangan. Bila tidak dicurangi maka sebagian besar siswa yang mereka ajar dijamin tidak akan lulus. Bila tidak curang juga akan rugi, karena kecurangan in
i juga sama-sama telah dilakukan oleh semua sekolah tetangga.

Semua cara sudah dilakukan agar siswa memiliki kompetensi agar bisa menjawab soal-soal ujian nasional. Mulai dari metode drill soal, bimbingan atau les belajar, training motivasi, sampai dengan acara doa bersama dan taubatan nasuha sudah dilakukan. Namun nampaknya ini dipandang masih belum cukup. Lagi-lagi masih banyak siswa yang gagal berdasarkan hasil nilai try out. Penulis secara pribadi sudah pernah berdiskusi dengan beberapa guru untuk mencari metode pembelajaran lain yang lebih efektif agar kompetensi siswa bisa lebih matang sehingga tidak diperlukan lagi cara-cara curang seperti yang biasa telah dilakukan. Namun lagi-lagi, guru tersebut sudah nyaris berputus asa, patah arang, sudah tidak mungkin lagi bisa mempercayai murid-muridnya bisa lulus murni tanpa kecurangan. Miris. Tapi inilah realitanya.

Apa jadinya bila Ujian Nasional masih terus menerus dipenuh dengan kecurangan? Sulit pula untuk dibayangkan bila kampus-kampus terbaik di negeri ini diisi oleh lulusan dari sekolah-sekolah menengah dengan sistem yang tidak pernah bisa jujur. Bagaimana bangsa ini bisa menjadi lebih baik di masa depan bila nilai-nilai kejujuran sebagai pangkal dari banyak kebaikan sudah hilang sejak masih di bangku-bangku sekolah. Padahal sekolah tidak boleh menjadi pranata yang bebas nilai. Justru dari sekolah-lah nilai-nilai kebaikan itu ditanam sejak belia.

Penulis selama beberapa tahun mencoba mengobservasi mengapa sampai banyak guru, terutama di tingkat sekolah menengah, yang sudah berputus asa sehingga menghalalkan kecurangan sebagai satu-satunya alternatif meluluskan peserta didik. Setidaknya ada dua penyebab yang berhasil penulis himpun berdasarkan hasil temuan langsung di lapangan.

Pertama, banyak input siswa yang masuk ke sekolah menengah rata-rata belum mencapai targetan minimal menurut standar kompetensi lulusan (SKL) di jenjang pendidikan sebelumnya. Tentu ini merepotkan para guru di jenjang berikutnya. Sayangnya, banyak sekolah menengah yang kurang menyadari hal ini. Rata-rata mereka percaya saja dengan nilai hasil Ujian Nasional dari jenjang pendidikan sebelumnya. Karena memang hasil nilai UN inilah yang juga dijadikan sebagai syarat untuk mendaftar ke SMP dan SMA sederajat.

Seharusnya, di awal tahun ajaran baru, setiap sekolah dapat mewajibkan siswa-siswi barunya untuk mengikuti tes pemetaan lanjutan, agar prasyarat kompetensi bisa terdeteksi sejak dini. Dari tes inilah kemudian sekolah membuat semacam materi matrikulasi agar siswa baru benar-benar siap mengikuti pembelajaran di tingkat sekolah menengah. Bila ini tidak dilakukan, sudah dipastikan peserta didik tidak memiliki kesiapan untuk belajar. Akibatnya banyak siswa sekolah menengah yang tertinggal dalam setiap pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Padahal, pada mata pelajaran tertentu, seperti Matematika dan IPA, bila ada satu kompetensi dasar yang tertinggal maka tidak akan mungkin bisa memahami kompetensi dasar yang berikutnya. Inilah letak keruwetannya. Pantas saja bila banyak anak yang tidak siap dalam menghadapi ujian nasional, karena belum bisa menuntaskan kompetensi-kompetensinya selama belajar beberapa tahun.

Kedua, adalah masih rendahnya kompetensi guru, terutama dalam ranah profesional dan paedagogis. Ini bisa dibuktikan melalui laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012 yang menjelaskan bahwa masih banyak daerah yang hasil nilai UKG (Uji Kompetensi Guru) berada di bawah rata-rata nasional. Padahal guru-guru yang mengikuti UKG tersebut adalah guru-guru senior yang  telah tersertifikasi. Artinya mereka seharusnya adalah guru-guru yang telah profesional. Sebab sertifikasi adalah sebuah pengakuan resmi yang menyatakan bahwa guru yang mengajar tersebut memang memiliki kelayakan sebagai seorang pendidik. Bila guru yang sudah tersertifikasi saja banyak yang hasil nilai UKG-nya rendah, apalagi guru yang masih junior.

Bila dua hal ini tidak segera diperbaiki, maka sampai kapan pun soal-soal ujian nasional akan selalu sukar untuk bisa dikerjakan oleh peserta didik. Akibatnya, kecurangan akan terus menjadi alternatif di tengah kegagalan pembelajaran di kelas-kelas. Apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini, menurut hemat penulis, masih belum efektif. Bahkan mungkin keliru, atau salah dalam melangkah. Alih-alih ingin meningkatkan mutu lulusan, namun belum ada gebrakan dalam memperbaiki efektivitas pembelajaran secara signifikan. Bila pun ada, yang muncul adalah kebijakan parsial berbasis proyek. Ketika kualitas pendidikan belum merata di setiap daerah, manalah mungkin standar nasional pendidikan bisa disamakan batasan minimal nilai kelulusan ujian nasionalnya. Tentu ini tidaklah adil. Hal ini terbukti dengan tingginya angka ketidaklulusan siswa di daerah-daerah yang terpencil dan terbelakang.

Apa yang sudah dikerjakan secara serius oleh pemerintah baru pada perbaikan penyelenggaraan ujian nasional yang sifatnya hanya jangka pendek.  Memanglah patut kita untuk menghargai segala perjuangan Kemdikbud untuk memerangi kecurangan. Artinya pemerintah sebetulnya sudah sangat sadar bahwa kecurangan itu memang benar-benar ada secara massif. Namun sekali lagi perlu digarisbawahi kembali bahwa menumpas kecurangan harus sampai ke akar-akarnya. Bukan sekedar membabat rumput pada helai yang tampak di atas permukaan tanah saja. Selagi dua akar penyebab kecurangan itu belum dicerabut, maka ujian nasional akan terus-menerus dicurangi. Walaupun model pelaksanaan dan pengawasan diperbaharui setiap tahunnya menjadi jauh lebih ketat, seperti pemberian soal yang bervariasi hingga 20 jenis, tapi tetap saja kecurangan meraja lela. Selalu banyak cara agar kecurangan itu abadi.

Menguji Kejujuran Kita

Perbaikan ujian nasional tidak hanya berfokus pada penegakan kejujuran pada saat penyelenggaraannya. Namun kitalah kemudian yang juga harus jujur dalam mengakui bahwa kondisi pendidikan Indonesia memang belum matang dalam menghadapi ujian nasional. Jangan dulu terburu nafsu untuk memasang target tinggi terhadap nilai UN. Percuma bila nilainya tidak murni dan otentik. Jujurlah pada diri sendiri bahwa bangsa kita memang masih tertinggal, walaupun medali-medali olimpiade sains internasional sering kita peroleh. Marilah kita tengok kembali hasil survey internasional terdekat seperti PISA 2009, PIRLS 2011, dan TIMMS 2011. Maka nyata-nyata bahwa mutu pendidikan kita, khususnya pada bidang matematika, sains dan literasi (yang merupakan materi UN), bukan saja berada pada rangking terendah dunia, namun juga memang masih jauh dari angka kualifikasi minimal yang telah diakui secara internasional.

Kita membutuhkan perencanaan strategis yang bersifat jangka panjang untuk mengentaskan masalah lemahnya kualitas pendidikan Indonesia. Bangsa-bangsa dengan sistem pendidikan terbaik dunia, seperti Finlandia dan Korea Selatan, tentu tidak membangunnya dalam waktu semalam. Setidaknya mereka saja butuh waktu lebih dari dua puluh tahun. Panjang sekali prosesnya. Jadi kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Pendidikan jangan dipolitisasi, walaupun pendidikan merupakan bagian yang menyatu dengan kebijakan politik. Maka sungguh tak elok bila ganti menteri, ganti kebijakan. Perlu ada sistem yang berkelanjutan. Sebab bagaimanapun, dan sampai kapanpun, pendidikan adalah investasi mahal yang keuntungannya hanya bisa dipanen pada puluhan tahun ke depan, bukan pada hari ini. Maka sekali lagi, jujurlah! Cobalah dengar para pakar dan para praktisi kita yang dengan setianya terus berkutat erat dengan lapangan pendidikan. Apakah Ujian Nasional serta merta dapat menjamin munculnya kualitas pendidikan nasional?

Ujian Nasional pastinya harus dievaluasi. Namun menurut penulis tidaklah bijak bila UN ini tiba-tiba dihapuskan. Setiap pembelajaran mestilah ada alat evaluasinya. Ujian Nasional adalah juga alat evaluasi yang memang memiliki fungsi tambahan sebagai alat pemetaan. Bila dihapuskan, tentu saja pemerintah tidak memiliki data untuk mengukur pencapaian  target dan tujuan dari sistem pendidikan nasional. Sehingga jalan tengahnya adalah perlu ada kompromi agar Ujian Nasional ini tetap terus berlangsung namun tidak menciderai prinsip-prinsip paedagogik.

Sekurang-kurangnya harus ada dua terobosan yang bisa dimasukkan ke dalam rencana jangka panjang perbaikan pelaksanaan Ujian Nasional. Pertama, jangan paksakan Ujian Nasional untuk menjadi syarat kelulusan siswa sebelum selesainya pemenuhan semua standar nasional pendidikan di seluruh satuan pendidikan. Tidaklah adil bila siswa dari sekolah yang belum terakreditasi harus bersaing dengan siswa dari sekolah yang sudah terakreditasi.

Kedua, evaluasi kembali standar kompetensi lulusan yang selama ini menjadi rujukan atau kisi-kisi bagi ujian nasional. Dikhawatirkan standarnya masih terlalu tinggi bagi siswa. Saran penulis sebaiknya standar tersebut diturunkan. Bila diturunkan, relatif siswa tidak terlalu terbebani dengan banyak tuntutan akademis. Namun cara ini banyak dikhawatirkan akan beresikonya terhadap semakin terpuruknya kualitas pendidikan Indonesia di mata internasional. Ribuan siswa kita akan tertinggal kompetensinya dibandingkan dengan negara-negara lain. Tapi sebagai bangsa yang memang masih rendah mutu pendidikannya, inilah pil pahit yang harus kita reguk agar “derita” pendidikan pelan-pelan bisa kita sembuhkan. Ingat bahwa kualitas pendidikan memang membutuhkan waktu yang tidak bisa sekejap.

Bila rencana pertama berhasil, maka rencana kedua secara otomatis akan bisa dikerjakan dengan mudah. Standar Kompetensi Lulusan tentu dipengaruhi oleh standar-standar pendidikan yang lain. Bila standar-standar yang lain belum tercapai tuntas, maka standar kompetensi lulusan juga jangan dibuat tinggi. Namun pembelajaran di kelas harus tetap mengacu pada standar isi, tidak bisa tidak. Peningkatan standar kompetensi lulusan bisa berlangsung secara bertahap sebab harus beriringan dengan standar-standar yang lain.

***

Coreng-moreng ujian nasional adalah wajah nyata kondisi pendidikan kita. Betapa pondasi dasar pendidikan kita, yakni sekolah, masih begitu rapuh untuk bisa menahan beban tuntutan standar nasional yang belum disinkronisasi dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. Tak mungkinlah membangun menara tinggi tanpa pondasi yang kuat menghujam ke bumi. Maka setiap kebijakan dan rencana besar pemerintah harus didasari oleh data lapangan yang akurat, agar impian ke depan bukan lagi bersifat khayali. Visi harus terukur, agar infrastruktur pendidikan yang dibangun pada hari ini sejak awal telah bisa menjamin kualitas pendidikan yang baru bisa terwujud di masa mendatang. Bila visinya terukur, akhirnya tidak ada istilah ganti menteri ganti kurikulum dan kebijakan yang tidak jelas. Ketika negara tidak memiliki visi yang jelas tentang masa depannya sendiri, maka kerja keras yang hari ini dilakukan akan sia-sia belaka.

Penulis adalah Manager Peningkatan Kualitas Pendidikan Makmal Pendidikan Dompet Dhuafa

{fcomment}

Komentar

komentar

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.



Donasi Pendidikan
Mari bantu anak-anak Indonesia agar merdeka dari kemiskinan dan kebodohan melalui :

Yys Dompet Dhuafa Republika
Rekening BNI Syariah 2880 2880 13

Kantor:
Bumi Pengembangan Insani Jl. Raya Parung Bogor KM, 42 Ds. Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor Jawa Barat 16310

Telp:
(0251) 8610817, 861818, 8612044