Diskusi Panel : Pendidikan Berkeadilan Pada Level Perguruan Tinggi

Sesi pamungkas Simposium Pendidikan pada Rabu (30/10) adalah Diskusi Panel bertajuk “Pendidikan Berkeadilan Pada Level Perguruan Tinggi”. Diskusi ini menghadirkan Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Direktur Kemahasiswaan UI, juga presentasi paper dari peserta Call For Paper. Hadir sebagai moderator, Redaktur Pendidikan Harian Umum Republika, Zaki Al-Hamzah.

Pjs Direktur Kemahasiswaan UI, Arman Nefi, menjelaskan bahwa kebijakan Biaya Operasional Pendidikan Biaya Berkeadlian (BOPB) di UI dimulai pada 2007, diwujudkan dengan mahasiswa membayar SPP sesuai dengan kemampuan orangtua masing-masing, dari seratus ribu hingga 7,5 juta rupiah. “Memang ada permasalahan di tahun-tahun pertama, namun kami terus melakukan perbaikan. Setelah enam tahun mulai stabil,” jelas Arman.

Ali Abdillah, Ketua BEM UI, yang aktif mengadvokasi biaya berkeadilan untuk mahasiswa, mengemukakan temuannya, bahwa pelaksanaan BOPB di tahun 2008-2009 masih terjadi penyelewengan, serta masih kurangnya sosialisasi kepada mahasiswa baru mengenai pembayaran BOPB. Di tahun 2010, mulai adanya evaluasi BOPB, namun masalah sosialisasi dan publikasi mengenai sistem pembayaran masih terjadi di tahun 2011-2013. “Ketika BOPB dijadikan standar nasional, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Harus ada persamaan persepsi tentang BOPB, jangan sampai ada mahasiswa tidak bisa kuliah karena masalah biaya,” ungkap Ali.

Pada sesi ini juga disampaikan presentasi paper terbaik karya peserta Call For Papers. Kali ini karya Mar’atus Shalihat berjudul “Pengaruh Adanya Sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) Terhadap Beban Biaya Kuliah Mahasiswa Universitas Airlangga”. Mar’atus Sholihah melakukan penelitiannya bersama Fani Lailatu Hikmah, sejawatnya. Keduanya merupakan mahasiswi Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga.

“Pada penelitian yang kami lakukan, kami mendapat kesimpulan bahwa sistem UKT dapat berperan sebagai sistem yang membuat beban biaya kuliah di awal tidak banyak dan secara tidak langsung mahasiswa kaya dapat meringankan biaya mahasiswa kurang mampu, dengan adanya beberapa golongan biaya kuliah sesuai kondisi ekonomi,” papar Mar’atus. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ada dampak positif dan negative dari sistem UKT. Dampak positifnya, dapat meringankan biaya kuliah dengan adanya kesempatan membayar di awal dengan cara diangsur setiap semesternya. Sedangkan dampak negatifnya adalah mahasiswa di kalangan menengah merasakan biaya kuliahnya lebih mahal.

“Salah satu cara memecahkan masalah dari dampak negatif adalah dengan meningkatkan interval pendapatan setiap penggolongan biaya kuliah agar mahasiswa kalangan menengah tidak merasa keberatan dengan UKT,” pungkas Mar’atus. [siska]

{loadposition related}

{fcomment}

Komentar

komentar

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.