Call For Papers

{slider=Publikasi}

Makmal Pendidikan Dompet Dhuafa mengundang Anda, para praktisi dan pemerhati pendidikan untuk curah gagasan hasil penelitian maupun ide kreatif dalam bentuk paper/karya ilmiah dengan tema “Pendidikan Berkeadilan”. Selengkapnya bisa dilihat di publikasi berikut ini :

{/slider}

{slider=FAQ Call For Papers}

FAQ (Frequently Asked Question)

Pertanyaan yang sering diajukan berkenaan dengan Call For Papers:

Bagaimana caranya kalau saya ingin mengirim paper ?
Kirimkan paper Anda ke alamat email: simposiumriset2013@gmail.com

Kapan batas akhir pengiriman paper ?
20 september 2013

Apakah ada biaya yang harus saya keluarkan jika saya ingin mengirim paper, untuk registrasi pemakalah misalnya ?
Paper yang masuk tidak dikenakan biaya apapun

Bolehkah mengirimkan paper yang dikerjakan secara tim ?
Boleh, maksimal 3 orang. Boleh dengan kampus yang berbeda/bebas.

Bagaimana caranya saya bisa mendapat format penulisan paper ?
Format penulisan paper bisa diunduh pada alamat berikut www.makmalpendidikan.net/download/formatpenulisanpaper.doc

Fasilitas apa yang didapat peserta call for paper yang papernya tidak terpilih jadi finalis?
Paper yang dikirim akan dikompilasi, dibukukan dan akan dipublikasikan dalam format jurnal pendidikan DD.

Bolehkah jika saya mengirimkan lebih dari satu judul paper ?
Boleh

Siapakah yang memiliki hak publikasi atas paper yang dikirim ?
Paper yang dikirim sepenuhnya menjadi hak panitia

Berapa paper yang akan dipilih sebagai finalis ?
5 paper

Apakah paper yang terpilih akan dipublikasikan dalam bentuk jurnal ?
Iya, paper yang terpilih menjadi finalis akan dikompilasi dalam bentuk jurnal

Kalau saya menjadi finalis yang harus mempresentasikan paper di acarasimposium nanti, apakah saya harus membayar biaya registrasi seperti peserta yang lain ?
Untuk finalis tidak dikenakan biaya registrasi

Apakah ada fasilitas terkait biaya transportasi dan akomodasi untuk finalis yang datang dari luar daerah atau luar negeri ?
Panitia akan memberikan biaya akomodasi masing-masing 1 juta untuk 5 finalis
{/slider}

{slider=FAQ Simposium dan Lokakarya Pendidikan Nasional}

FAQ (Frequently Asked Question)

Pertanyaan yang sering diajukan berkenaan dengan Simposium dan Lokakarya Pendidikan Nasional

Bagaimana cara saya mendaftar dalam acara simposium ini ?
Menghubungi kontak person dengan menyertakan nama lengkap, nomor HP, Universitas, instansi/lembaga, danb alamat email aktif.

Jika teman saya ada yang meminta informasi terkait simposium ini, bolehkah saya meminta poster yang telah disebar ? Bagaimana caranya ?
Boleh, bisa dilihat dan diunduh pada web www.makmalpendidikan.net

Kapan batas akhir pendaftaran untuk simposium dan lokakrya?
15 Oktober 2013

Apakah ada perbedaan biaya registrasi untuk peserta yang berasal dari kalangan pelajar atau mahasiswa ?
Tidak

Bagaimana jika saya hanya mengikuti acara simposium tapi tidak bisa mengikuti lokakarya atau sebaliknya ?
Peserta tidak wajib mengikuti acara simposium dan lokakarya secara sekaligus, boleh mengikuti salah satu atau keduanya.

Untuk siapa kegiatan ini ditujukan ?
Untuk peneliti, pemerhati, dan praktisi pendidikan dari berbagai instansi, serta untuk umum.

Acara apa saja yang akan berlangsung nantinya ?
Lomba call for paper, simposium dan lokakarya pendidikan nasional

Berapa biaya untuk mengikuti kegiatan ini ?
Biaya pendaftaran mahasiswa/pelajar Rp 25.000, Umum Rp 50.000

Bagaimana saya mendapatkan konfirmasi bahwa pembayaran yang saya lakukan telah diterima ?
Konfirmasi akan di kirim via email

Fasilitas apa saja yang didapatkan oleh peserta ?

  • Snack + Makan siang
  • Alat tulis (note, pulpen, goodybag)
  • Sertifikat
  • Jurnal Pendidikan Dompet Dhuafa
  • Kompilasi Paper

 {/slider}

{fcomment}

Guru

Dari zaman Adam sampai zaman Edan, orang sudah mengetahui bahwa “Guru” merupakan singkatan dari “digugu” dan “ditiru”, atau sekarang dicari lagi kepanjangan yang lebih keren yaitu “Guna Untuk Rakyat Umum”. Namun, pernahkah anda mendengar kepanjangan Guru menjadi “Guyonan Untuk Rakyat Umum”?. Yups… Guyonan. Tak ayal disetiap hari diberbagai media kita selalu disuguhi guyonan yang mampu mengocok perut kita.

Bagaimana cara kepanjangan kata “Guru” tersebut  mampu mengocok perut kita ?. hal ini dapat kita temui dari kegiatan dan keseharian  para guru, antara lain adalah :

  • Dalam pelatihan sepuluh hari, guru sudah dianggap guru profesional yang mampu membangkitkan mutu pendidikan.
  • Guru selalu disuguhi dengan berbagai macam administrasi yang padat sehingga lupa kewajiban utamanya untuk mendidik anak bangsa.
  • Dengan uang sertifikasi gaya hidup seorang guru bisa berubah tapi lupa dengan metode yang tepat untuk mendidik anak-anak bangsa.

Seandainya para guru sadar mengenai kewajibannya sebagai seorang guru, maka guru yang profesioanl itu bukanlah guru yang hanya mengikuti pelatihan sepuluh hari untuk menjadi profesional, guru yang benar-benar profesional itu tidaklah memerlukan sertifikasi untuk menjadi profesional.Masihkah Guru di kenang dengan “pahlawan tanpa tanda jasa” atau sekarang sudah berubah menjadi Guru Adalah “Pahlawan Dengan Tanda Jasa”?.

“Kullukum Ro’in wa kullukum mas’ulun ‘an ro’iyatihi”. Setiap manusia adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin.

Setiap manusia kelak akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya. Apakah dengan sertifikasi kita benar-benar sudah siap mempertanggung jawabkan perbuatan kita?. Marilah kita jawab dalam hati kita masing-masing !.

Penulis merupakan Wali Kelas VI SDN 060932 Bangun Mulia, Medan Amplas

{fcomment}

Doa untuk Noverdi Anugrah Ramadhan saat mengikuti lomba OSN

Pada tanggal 09 April 2013, saya mengikuti Olimpiade Sains Nasional Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan bidang Matematika yang diselenggarakan di Asrama Haji Banjarbaru. Sebelum sampai ke tingkat provinsi, saya dan teman saya mewakili SDN 06 terlebih dahulu mengikuti seleksi tingkat kecamatan yang diselenggarakan di Sungai Cuka.

Kemudian saya lolos mewakili Kecamatan Satui ke tingkat Kabupaten Tanah Bumbu yang diselenggarakan di Pagatan pada tanggal 13 Maret 2013. Setelah itu saya kembali lolos mewakili kabupaten Tanah Bumbu ke tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Dan pada tanggal 08 April 2013 saya berangkat ke Banjarbaru.

Malam itu pada tanggal 07 April 2013 setelah shalat Maghrib saya dibantu mama mempersiapkan perlengkapan untuk dibawa ke Banjarbaru keesokan harinya, setelah semua persiapan selesai, saya menyempatkan diri mempelajari beberapa materi yang telah diajarkan ibu Rusdiani dan ibu Tuti dan setelah itu saya pergi tidur sembari berdoa semoga acara esok hari berjalan lancar.

Pagi hari pukul 09.00 setelah sebelumnya meminta restu kepada bapak lewat telpon (karena bapak sedang bekerja pada saat itu), saya, teman-teman dari sekolah dasar lain dan guru-guru pedamping berkumpul di SDN 01 Sungai Danau untuk menunggu jemputan dari pihak kabupaten, mama saya menyusul setelah beberapa jam kemudian. Jam 13.00 kami berangkat menuju Banjarbaru tepatnya ke asrama haji, waktu tempuh dari Sungai Danau ke banjarbaru kurang lebih 4jam, dan kalau tidak salah kami tiba di tempat tujuan pukul 16.30 karena saya mengalami mabuk darat selama perjalanan jadi saya tidak begitu ingat jam pasti katangan kami.

Malam hari nya diadakan acara pengayaan dimulai dari jam 20.00 – 22.00 , disana kami semua diajarkan cara mengembangkan nalar dan cara menghadapi soal-soal matematika dengan santai tanpa ketegangan oleh pembicara, tapi pembicara tidak hanya mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan olimpiade matematika, beliau juga memaparkan hal-hal lucu dan memberi kami lagu diakhir acara pengayaan, mungkin itu semua dimaksudkan agar kami bisa lebih santai untuk menghadapai acara olimpiade matematika keesokan harinya. Lagu yang diberikan beliau berbunyi seperi ini

Satu anak pergi, pergi potong rumput
Satu anak pergi sama kambing potong rumput
(setelah itu dengan ritme agak cepat)
Dua anak pergi, pergi potong rumput
Dua, satu anak pergi sama kambing potong rumput
(ritme lebih cepat)
Tiga anak pergi, pergi potong rumput
Tiga, dua, satu anak pergi sama kambing potong rumput
Dan seterusnya……

Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu tiba juga, pukul 08.00 seluruh peserta berkumpul di auditorium asrama haji, seluruh siswa dari berbagai sekolah berkumpul disana, walaupun saya datang dari SD Negeri kecil disebuah kecamatan, hal itu tidak membuat saya gentar untuk memberikan yang terbaik di olimpiade terseebut. Tepat pukul 09.00 acara sesungguh nya benar-benar dimulai, guru pendamping dan orang tua yang datang dipersilahkan keluar oleh pihak panitia, jadi yang tersisa hanya kami para peserta pada waktu itu.

Kami punya waktu 1jam untuk mengerjakan 20 soal matematika,1 jam berselang, kami dipersilahkan istirahat selama 30menit, dan kembali lagi keruangan untuk kembali mengerjakan 8 soal dengan waktu yang sama yaitu 1jam.

Saya keluar ruangan dengan mata yang agak memerah karena soal yang diberikan cukup sulit,seperti yang diinformasikan panitia soal tersebut merupakan soal materi SMP.
Kami makan siang pukul 11.30 dan setelah sholat dzuhur kami semua bergegas pulang, tapi sebelumnya kami menyempatkan pergi ke Q-Mall untuk sekedar menyegarkan pikiran. Dalam perjalan pulang saya sempatkan membeli oleh-oleh buah naga di pelaihari, dan pada sore hari kami sampai disungai danau. Dan mengucapkan salam perpisahan kepada beberapa teman yang melanjutkan perjalanan ke Batulicin.
Saya mohon doa nya bagi teman-teman agar saya bisa mendapatkan juara atas acara olimpiade matematika ini dan dapat masuk ketingkat nasional. AMIN
penulis adalah siswa sekolah dampingan Makmal Pendidikan (SDN 01 Sungai Danau)

{fcomment}

Ujian Nasional: Ujian Bagi Kita Semua

Saat Ujian Nasional tiba, ketegangan tahunan kembali membahana. Anehnya, bukan peserta ujian saja yang dibuat tegang, justru guru-gurulah yang paling merasa tegang. Siswa dan guru sama-sama khawatir dengan ancaman ketidaklulusan ketika nilai UN yang didapat tidak sampai memenuhi batasan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Bukan hanya ketegangan semata; silang pendapat, saling serang antara yang pro dan kontra juga menyeruak ke muka. Pemerintah masih tetap bersikeras bahwa Ujian Nasional bagaimanapun, tidak bisa tidak, wajib digelar. Alasannya, ini adalah alat kontrol pemerintah terhadap proses peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan di setiap sekolah. Tanpa ini, khawatir setiap satuan pendidikan akan maunya sendiri dalam menetapkan kualitas lulusan yang dihasilkan.

Sedangkan bagi pihak yang anti dengan Ujian Nasional, berargumen bahwa UN adalah bentuk nyata ketidakadilan dalam dunia pendidikan. Bagaimana tidak, belajar beberapa tahun, hanya ditentukan kelulusannya hanya dalam tiga hari saja. Ditambah lagi Ujian Nasional dianggap merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas), karena seharusnya kelulusan adalah wewenang dari tiap satuan pendidikan. Diperkuat lagi bahwa UN juga dianggap bertentangan dengan perkembangan psikologi anak dan remaja.

Entah apa yang salah dengan Ujian Nasional ini. Terlebih, masing-masing pihak yang saling berseteru tentu memiliki argumen yang kuat dan tidak “ngasal” berpendapat. Pastilah ada alasan logis yang melatarbelakangi setiap pendapat tersebut. Tulisan ini tidak bermaksud untuk membela salah satu dari dua pendapat tersebut di atas. Penulis hanya ingin mengajak pembaca untuk sama-sama membuka mata tentang apa yang tengah dan telah terjadi dibalik pelaksanaan ujian nasional selama ini. Ini perlu menjadi renungan semua pihak untuk bisa memperbaiki kualitas pendidikan kita. Ujian nasional adalah ujian bagi kita semua agar mau lebih peduli.

Kecurangan UN: Modus, Penyebab, dan Pencegahannya

Betulkah ada kecurangan dalam pelaksanaan UN selama ini? Jawabannya lugas saja, ada. Kecurangan tersebut tidak mungkin kita pungkiri, bukan lagi disinyalir, tapi memang benar-benar ada. Setiap tahunnya banyak media telah memberitakan hal ini, bahkan dilengkapi berikut bukti-bukti video dan foto. Namun pertanyaannya kemudian adalah, seberapa besar kecurangan itu terjadi? Ini yang sangat sukar untuk diketahui. Tapi menurut penulis, tindak kecurangan ini sudah berlangsung sangat massif hampir di sebagian besar daerah. Boleh percaya atau tidak, tapi memang begitulah faktanya.

Bila anda penasaran, cobalah bertanya pada beberapa sekolah di lingkungan sekitar anda, berapa rata-rata kelulusan bayangan siswa berdasarkan hasil try out yang dilangsungkan selama beberapa kali sebelum ujian yang sebenarnya tiba. Lalu bandingkanlah dengan hasil nilai UN yang sebenarnya. Biasanya bedanya jauh sekali. Tentulah ini indikasi yang sangat kuat. Menambal kelemahan kompetensi siswa selama 3 tahun belajar yang dibuktikan dengan nilai Try Out, tidak akan mungkin bisa diselesaikan dalam waktu beberapa pekan sebelum UN berlangsung. Kecuali ada proses “ajaib” yang bisa dilakukan. Kita biasa menyebut ini dengan istilah “Tim Sukses”.

Ada banyak cara untuk mencurangi Ujian Nasional, setidaknya melalui tulisan ini, kami akan menjelaskan empat modus kecurangan UN. Modus pertama: Mencuri bocoran soal, dan menyebarkan jawabannya. Ini bisa dilakukan sejak proses dalam percetakan soal. Oknum percetakan patut dicurigai sebagai pelakunya, walaupun pemerintah seringkali menjamin bahwa percetakan sudah aman dan berjanji akan memberi sanksi bila terbukti melakukan pembocoran soal. Pencurian juga bisa dilakukan pada saat proses distribusi soal, mulai dari percetakan hingga tiba ke sekolah sangat memungkinkan pencurian soal itu terjadi.

Modus kedua, oknum di sekolah membuka amplop soal beberapa jam sebelum ujian dimulai. Hal ini sangat memungkinkan sekolah dapat membuat jawaban soal terlebih dahulu sebelum waktu ujian tiba. Untuk proses ini, sekolah tentunya membutuhkan “tenaga ahli” yang bisa memberi jawaban secara cepat, biasanya ini dilakukan oleh oknum guru pada mata pelajaran yang diujikan. Soal tidak perlu dijawab semua, cukup sebagian saja, yang penting bisa menjamin kelulusan anak berdasarkan nilai minimal yang telah ditetapkan pemerintah. Siswa biasanya akan disuruh untuk datang pagi-pagi sekali, bahkan sebelum matahari terbit di ufuk timur. Mereka berkumpul tidak hanya untuk mendapatkan pengarahan, namun sekaligus mendapatkan jawaban soal pula. Mengapa harus pagi-pagi sekali datangnya, agar jawaban soal bisa dipindahkan oleh siswa pada benda-benda yang tidak menimbulkan rasa curiga dari para pengawas eksternal, seperti: penghapus, sapu tangan, selipan dalam kaos kaki, dan lain-lain.

Modus ketiga, yakni menyebarkan jawaban soal saat ujian berlangsung, baik secara terang-terangan, maupun secara tertutup. Caranya ketika waktu ujian tiba, maka soal yang tersisa akan diambil untuk bisa dikerjakan secara cepat seperti halnya modus kedua. Jawaban soal ini kemudian disebarkan ke ruang-ruang ujian. Bila pengawas dari sekolah lain (karena model pengawasannya saling-silang) itu kooperatif, maka oknum petugas dari sekolah tersebut akan leluasa mengerjakan tugasnya. Namun bila ketat, maka bisa menyebarkannya melalui taktik siswa izin ke toilet. Di sinilah transaksi ilegal itu terjadi.

Modus Keempat, yaitu dengan cara menghapus jawaban soal siswa yang salah setelah ujian di hari itu selesai. Bila tiga modus sebelumnya gagal dilakukan, maka cara inilah alternatif yang bisa dilakukan. “Tim Sukses” akan bekerja melakukan perbaikan pada lembar jawaban yang salah. Sebelum proses ini dilakukan, sekolah tentu telah membuat jawaban soal sebagaimana yang dilakukan pada modus kedua.

Masih ada sesungguhnya modus-modul kecurangan lain yang bisa dilakukan. Kecurangan tersebut tidak hanya ada di tingkat sekolah, namun juga didukung oleh tingkat yang lebih tinggi lagi. Melihat dahsyatnya kecurangan tersebut, kiranya perlu kita lebih serius dalam mencari akar penyebab bagaimana dan mengapa kecurangan-kecurangan ini bisa terjadi. Menurut hemat penulis, tentu akan lebih bijak bila kita semua, termasuk para pemangku kebijakan, untuk bisa memandang hal ini dalam perspektif yang lebih luas dan mendalam. Kecurangan yang bersifat massif ini tentu merupakan sebuah pelanggaran terhadap aturan hukum dan juga pelanggaran terhadap nilai-nilai mulia dalam pendidikan. Namun, secara logika pastilah kecurangan ini adalah sebuah pilihan terakhir, ketika alternatif-alternatif yang “halal” telah mereka lakukan. Tapi sayangnya gagal.

Dari wawancara penulis dengan beberapa orang guru yang pernah merasakan menjadi anggota “Tim Sukses”, mereka memastikan bahwa kecurangan yang dilakukan bukan disebabkan oleh motif ekonomi, walaupun sesungguhnya mereka tentu butuh akan hal ini. Sepenuhnya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kejahatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Tapi mereka sudah tidak memiliki pilihan lain. Ini bukan lagi persoalan pidana atau pelanggaran hukum, tapi mereka anggap sudah sebagai masalah kemanusiaan. Siapa yang tega melihat sebagian besar muridnya tidak lulus dalam ujian yang memang sukar untuk dijawab karena rendahnya kompetensi yang dicapai. Resiko ini diambil bukan hanya demi menyelamatkan muka sekolah, namun juga demi kelanjutan pendidikan anak-anak didik mereka. Gengsi sekolah, bahkan juga gengsi daerah, juga menjadi faktor penguat terjadinya kecurangan. Bila tidak dicurangi maka sebagian besar siswa yang mereka ajar dijamin tidak akan lulus. Bila tidak curang juga akan rugi, karena kecurangan in
i juga sama-sama telah dilakukan oleh semua sekolah tetangga.

Semua cara sudah dilakukan agar siswa memiliki kompetensi agar bisa menjawab soal-soal ujian nasional. Mulai dari metode drill soal, bimbingan atau les belajar, training motivasi, sampai dengan acara doa bersama dan taubatan nasuha sudah dilakukan. Namun nampaknya ini dipandang masih belum cukup. Lagi-lagi masih banyak siswa yang gagal berdasarkan hasil nilai try out. Penulis secara pribadi sudah pernah berdiskusi dengan beberapa guru untuk mencari metode pembelajaran lain yang lebih efektif agar kompetensi siswa bisa lebih matang sehingga tidak diperlukan lagi cara-cara curang seperti yang biasa telah dilakukan. Namun lagi-lagi, guru tersebut sudah nyaris berputus asa, patah arang, sudah tidak mungkin lagi bisa mempercayai murid-muridnya bisa lulus murni tanpa kecurangan. Miris. Tapi inilah realitanya.

Apa jadinya bila Ujian Nasional masih terus menerus dipenuh dengan kecurangan? Sulit pula untuk dibayangkan bila kampus-kampus terbaik di negeri ini diisi oleh lulusan dari sekolah-sekolah menengah dengan sistem yang tidak pernah bisa jujur. Bagaimana bangsa ini bisa menjadi lebih baik di masa depan bila nilai-nilai kejujuran sebagai pangkal dari banyak kebaikan sudah hilang sejak masih di bangku-bangku sekolah. Padahal sekolah tidak boleh menjadi pranata yang bebas nilai. Justru dari sekolah-lah nilai-nilai kebaikan itu ditanam sejak belia.

Penulis selama beberapa tahun mencoba mengobservasi mengapa sampai banyak guru, terutama di tingkat sekolah menengah, yang sudah berputus asa sehingga menghalalkan kecurangan sebagai satu-satunya alternatif meluluskan peserta didik. Setidaknya ada dua penyebab yang berhasil penulis himpun berdasarkan hasil temuan langsung di lapangan.

Pertama, banyak input siswa yang masuk ke sekolah menengah rata-rata belum mencapai targetan minimal menurut standar kompetensi lulusan (SKL) di jenjang pendidikan sebelumnya. Tentu ini merepotkan para guru di jenjang berikutnya. Sayangnya, banyak sekolah menengah yang kurang menyadari hal ini. Rata-rata mereka percaya saja dengan nilai hasil Ujian Nasional dari jenjang pendidikan sebelumnya. Karena memang hasil nilai UN inilah yang juga dijadikan sebagai syarat untuk mendaftar ke SMP dan SMA sederajat.

Seharusnya, di awal tahun ajaran baru, setiap sekolah dapat mewajibkan siswa-siswi barunya untuk mengikuti tes pemetaan lanjutan, agar prasyarat kompetensi bisa terdeteksi sejak dini. Dari tes inilah kemudian sekolah membuat semacam materi matrikulasi agar siswa baru benar-benar siap mengikuti pembelajaran di tingkat sekolah menengah. Bila ini tidak dilakukan, sudah dipastikan peserta didik tidak memiliki kesiapan untuk belajar. Akibatnya banyak siswa sekolah menengah yang tertinggal dalam setiap pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Padahal, pada mata pelajaran tertentu, seperti Matematika dan IPA, bila ada satu kompetensi dasar yang tertinggal maka tidak akan mungkin bisa memahami kompetensi dasar yang berikutnya. Inilah letak keruwetannya. Pantas saja bila banyak anak yang tidak siap dalam menghadapi ujian nasional, karena belum bisa menuntaskan kompetensi-kompetensinya selama belajar beberapa tahun.

Kedua, adalah masih rendahnya kompetensi guru, terutama dalam ranah profesional dan paedagogis. Ini bisa dibuktikan melalui laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012 yang menjelaskan bahwa masih banyak daerah yang hasil nilai UKG (Uji Kompetensi Guru) berada di bawah rata-rata nasional. Padahal guru-guru yang mengikuti UKG tersebut adalah guru-guru senior yang  telah tersertifikasi. Artinya mereka seharusnya adalah guru-guru yang telah profesional. Sebab sertifikasi adalah sebuah pengakuan resmi yang menyatakan bahwa guru yang mengajar tersebut memang memiliki kelayakan sebagai seorang pendidik. Bila guru yang sudah tersertifikasi saja banyak yang hasil nilai UKG-nya rendah, apalagi guru yang masih junior.

Bila dua hal ini tidak segera diperbaiki, maka sampai kapan pun soal-soal ujian nasional akan selalu sukar untuk bisa dikerjakan oleh peserta didik. Akibatnya, kecurangan akan terus menjadi alternatif di tengah kegagalan pembelajaran di kelas-kelas. Apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini, menurut hemat penulis, masih belum efektif. Bahkan mungkin keliru, atau salah dalam melangkah. Alih-alih ingin meningkatkan mutu lulusan, namun belum ada gebrakan dalam memperbaiki efektivitas pembelajaran secara signifikan. Bila pun ada, yang muncul adalah kebijakan parsial berbasis proyek. Ketika kualitas pendidikan belum merata di setiap daerah, manalah mungkin standar nasional pendidikan bisa disamakan batasan minimal nilai kelulusan ujian nasionalnya. Tentu ini tidaklah adil. Hal ini terbukti dengan tingginya angka ketidaklulusan siswa di daerah-daerah yang terpencil dan terbelakang.

Apa yang sudah dikerjakan secara serius oleh pemerintah baru pada perbaikan penyelenggaraan ujian nasional yang sifatnya hanya jangka pendek.  Memanglah patut kita untuk menghargai segala perjuangan Kemdikbud untuk memerangi kecurangan. Artinya pemerintah sebetulnya sudah sangat sadar bahwa kecurangan itu memang benar-benar ada secara massif. Namun sekali lagi perlu digarisbawahi kembali bahwa menumpas kecurangan harus sampai ke akar-akarnya. Bukan sekedar membabat rumput pada helai yang tampak di atas permukaan tanah saja. Selagi dua akar penyebab kecurangan itu belum dicerabut, maka ujian nasional akan terus-menerus dicurangi. Walaupun model pelaksanaan dan pengawasan diperbaharui setiap tahunnya menjadi jauh lebih ketat, seperti pemberian soal yang bervariasi hingga 20 jenis, tapi tetap saja kecurangan meraja lela. Selalu banyak cara agar kecurangan itu abadi.

Menguji Kejujuran Kita

Perbaikan ujian nasional tidak hanya berfokus pada penegakan kejujuran pada saat penyelenggaraannya. Namun kitalah kemudian yang juga harus jujur dalam mengakui bahwa kondisi pendidikan Indonesia memang belum matang dalam menghadapi ujian nasional. Jangan dulu terburu nafsu untuk memasang target tinggi terhadap nilai UN. Percuma bila nilainya tidak murni dan otentik. Jujurlah pada diri sendiri bahwa bangsa kita memang masih tertinggal, walaupun medali-medali olimpiade sains internasional sering kita peroleh. Marilah kita tengok kembali hasil survey internasional terdekat seperti PISA 2009, PIRLS 2011, dan TIMMS 2011. Maka nyata-nyata bahwa mutu pendidikan kita, khususnya pada bidang matematika, sains dan literasi (yang merupakan materi UN), bukan saja berada pada rangking terendah dunia, namun juga memang masih jauh dari angka kualifikasi minimal yang telah diakui secara internasional.

Kita membutuhkan perencanaan strategis yang bersifat jangka panjang untuk mengentaskan masalah lemahnya kualitas pendidikan Indonesia. Bangsa-bangsa dengan sistem pendidikan terbaik dunia, seperti Finlandia dan Korea Selatan, tentu tidak membangunnya dalam waktu semalam. Setidaknya mereka saja butuh waktu lebih dari dua puluh tahun. Panjang sekali prosesnya. Jadi kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Pendidikan jangan dipolitisasi, walaupun pendidikan merupakan bagian yang menyatu dengan kebijakan politik. Maka sungguh tak elok bila ganti menteri, ganti kebijakan. Perlu ada sistem yang berkelanjutan. Sebab bagaimanapun, dan sampai kapanpun, pendidikan adalah investasi mahal yang keuntungannya hanya bisa dipanen pada puluhan tahun ke depan, bukan pada hari ini. Maka sekali lagi, jujurlah! Cobalah dengar para pakar dan para praktisi kita yang dengan setianya terus berkutat erat dengan lapangan pendidikan. Apakah Ujian Nasional serta merta dapat menjamin munculnya kualitas pendidikan nasional?

Ujian Nasional pastinya harus dievaluasi. Namun menurut penulis tidaklah bijak bila UN ini tiba-tiba dihapuskan. Setiap pembelajaran mestilah ada alat evaluasinya. Ujian Nasional adalah juga alat evaluasi yang memang memiliki fungsi tambahan sebagai alat pemetaan. Bila dihapuskan, tentu saja pemerintah tidak memiliki data untuk mengukur pencapaian  target dan tujuan dari sistem pendidikan nasional. Sehingga jalan tengahnya adalah perlu ada kompromi agar Ujian Nasional ini tetap terus berlangsung namun tidak menciderai prinsip-prinsip paedagogik.

Sekurang-kurangnya harus ada dua terobosan yang bisa dimasukkan ke dalam rencana jangka panjang perbaikan pelaksanaan Ujian Nasional. Pertama, jangan paksakan Ujian Nasional untuk menjadi syarat kelulusan siswa sebelum selesainya pemenuhan semua standar nasional pendidikan di seluruh satuan pendidikan. Tidaklah adil bila siswa dari sekolah yang belum terakreditasi harus bersaing dengan siswa dari sekolah yang sudah terakreditasi.

Kedua, evaluasi kembali standar kompetensi lulusan yang selama ini menjadi rujukan atau kisi-kisi bagi ujian nasional. Dikhawatirkan standarnya masih terlalu tinggi bagi siswa. Saran penulis sebaiknya standar tersebut diturunkan. Bila diturunkan, relatif siswa tidak terlalu terbebani dengan banyak tuntutan akademis. Namun cara ini banyak dikhawatirkan akan beresikonya terhadap semakin terpuruknya kualitas pendidikan Indonesia di mata internasional. Ribuan siswa kita akan tertinggal kompetensinya dibandingkan dengan negara-negara lain. Tapi sebagai bangsa yang memang masih rendah mutu pendidikannya, inilah pil pahit yang harus kita reguk agar “derita” pendidikan pelan-pelan bisa kita sembuhkan. Ingat bahwa kualitas pendidikan memang membutuhkan waktu yang tidak bisa sekejap.

Bila rencana pertama berhasil, maka rencana kedua secara otomatis akan bisa dikerjakan dengan mudah. Standar Kompetensi Lulusan tentu dipengaruhi oleh standar-standar pendidikan yang lain. Bila standar-standar yang lain belum tercapai tuntas, maka standar kompetensi lulusan juga jangan dibuat tinggi. Namun pembelajaran di kelas harus tetap mengacu pada standar isi, tidak bisa tidak. Peningkatan standar kompetensi lulusan bisa berlangsung secara bertahap sebab harus beriringan dengan standar-standar yang lain.

***

Coreng-moreng ujian nasional adalah wajah nyata kondisi pendidikan kita. Betapa pondasi dasar pendidikan kita, yakni sekolah, masih begitu rapuh untuk bisa menahan beban tuntutan standar nasional yang belum disinkronisasi dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. Tak mungkinlah membangun menara tinggi tanpa pondasi yang kuat menghujam ke bumi. Maka setiap kebijakan dan rencana besar pemerintah harus didasari oleh data lapangan yang akurat, agar impian ke depan bukan lagi bersifat khayali. Visi harus terukur, agar infrastruktur pendidikan yang dibangun pada hari ini sejak awal telah bisa menjamin kualitas pendidikan yang baru bisa terwujud di masa mendatang. Bila visinya terukur, akhirnya tidak ada istilah ganti menteri ganti kurikulum dan kebijakan yang tidak jelas. Ketika negara tidak memiliki visi yang jelas tentang masa depannya sendiri, maka kerja keras yang hari ini dilakukan akan sia-sia belaka.

Penulis adalah Manager Peningkatan Kualitas Pendidikan Makmal Pendidikan Dompet Dhuafa

{fcomment}

Tawa dan Haru Pentas Siswa

Awalnya dari sebuah kegiatan ekstrakurikuler di SDN 40 Pangkalpinang. Setapuh (Seni Tari SDN 40) yang fokus pada seni tari tradisional rutin dilakukan menghasilkan beberapa tarian kreasi.

Kemudian memberikan kesempatan mereka untuk pentas dihadapan guru ketika acara pembukaan pelatihan guru, selanjutnya ada respon yang memberikan kesempatan lebih besar dalam acara memeriahkan peresmian kantor baru PT. Trakindo Utama.

Informasi sampai kepada siswa dan semuanya menyambut dengan riang. Dua minggu sebelum hari-H merupakan hari penantian panjang bagi siswa. Ada yang menyampaikan di sela latihan sebelum perform “Ibu, di kalender HP tanggal 26 sudah kuberi tanda dan alarm, hari itu aku tunggu untuk pentas..” ungkap Adel anggota SETAPUH.

Ketika ada kabar pentas harus diundur, wajah kecewa nampak jelas dari para siswa, “kenapa bu, kenapa bu, kenapa diundur?”, itu adalah pertanyaan yang selalu berulang muncul ketika ada kesempatan bertemu.

Saat latihan?, itu merupakan saat yang istimewa. Menghargai proses adalah harga mati ketika mempersiapkan pentas walaupun pentas nanti hanya berdurasi selama lima menit. Di saat istirahat yang hanya 15 menit, sering sekali para siswa menghampiri pendamping sekolah, diawali dengan salam mereka langsung mengatakan “jadi latihan kan bu?, ayo latihan bu, di depan perpustakaan ya bu?”, Alhamdulillah, semangat yang luar biasa.

Walaupun sering sekali pendamping sekolah rewel tentang hal kecil dari detail gerakan siswa, tapi mereka selalu bilang “ Aok bu, aok la bu,” (mengiyakan dalam bahasa Bangka) tidak Nampak mereka putus asa, malah semakin berusaha untuk memperbaiki diri, positif sekali kan?. Sempat terpikir kalau saya berada di posisi mereka mungkin saya akan mundur menyerah tidak akan latihan lagi. Akhirnya tidak tega dan pada saat itu pujian pun dikeluarkan untuk mengimbangi semangat latihan mereka para siswa berbakat.

Gladi resik pun tiba, mereka semakin riang, “bu mana mobilnya?, kita dijemput pakai mobil apa?, yang jemput siapa?, nanti mampir ke makam pahlawan ya bu?” ada saja pertanyaan yang kreatif dari mereka, jawaban amannya, “sabar ya,, kita lihat siapa yang menjemput dan pakai mobil apa, emangnya mau dijemput pakai mobil apa?” dan suasanapun ramai seketika dengan ocehan polos para generasi kreatif. Berbeda ketika hari pertama gladi resik dijemput menggunakan mobil trakindo, hari kedua dengan berbagai pertimbangan pendamping sekolah menggunakan angkutan kota untuk transportasi siswa menuju lokasi, ekspresipun berubah “bu, kok angkot? Gak keren bu..” yang lain “ asyik, seger anginnya gak banyak AC..”, dan tawa merekapun meramaikan angkot.

Hari-H tiba, dengan syarat wajib sarapan sebelum berangkat, para siswa sudah mengetuk pintu kost pendamping sekolah sejak pukul 5.30 wib. Mereka tidak sabar mengantri untuk dirias. Berbagai percakapan muncul, “bu, bulu mataku lepas, bu gincunya hilang, bu aku bunganya warna merah, aku putih, bu pasangin ini, bu pasangin itu….” Satu kata “Seru sekali…!!!”

Setelah riasan usai tepat waktu, 13 orang siswa berangkat menuju lokasi kantor baru PT. Trakindo Utama Cabang Kota Pangkalpinang. Setelah pengecekan kelengkapan sebelum pentas dan sedikit pengarahan dan doa bersama. Waktupun tiba, pentas akan segera dimulai. Gugup tapi sangat percaya anak-anak akan penuh tanggungjawab menampilkan yang terbaik dari diri mereka. Bismillah merekapun menguasai panggung.

Alhamdulillah,,,Selamat Setapuh, mereka sukses. Terimakasih Setapuh!

Terimakasih Naswa Alyssa Azzahra atas puisinya! Warna tawa dan haru ini semoga menjadi pengalaman berharga. Amiin.

Penulis adalah pendamping sekolah Makmal Pendidikan untuk SDN 40 Pangkalpinang

{fcomment}

6 Alasan Mendukung Ujian Nasional

Ada satu perhelatan tahunan akbar pendidikan yang beberapa tahun belakangan ramai dibicarakan. Adalah ujian nasional (UN) yang disambut bagaikan perang. Dalam konteks perjuangan dan kesungguhan, tentu hal ini dapat berdampak positif, namun ternyata perang juga identik dengan kelicikan strategi, bahkan kalah perang bisa berarti mati, disinilah bahayanya. Ironis memang, namun sepertinya UN tidak terlepas dari berbagai kecurangan dan kejadian tragis. Sudah teramat banyak data lapangan yang mengungkapkan sisi kelam UN yang nampaknya kurang mendapat perhatian dari pemerintah, pun media massa juga sudah banyak menyorotinya. Berbagai catatan kelam inilah yang kemudian menggugah masyarakat untuk menggugat pemerintah. Berkali-kali pemerintah kalah di persidangan, berkali-kali pula pemerintah tidak mengindahkan hasil persidangan.

Rapuhnya UN, mulai dari aspek filosofis hingga implementasi di lapangan sangat nyata terlihat. Sikap keras kepala pemerintah semakin mengundang tanda tanya, ada apa sebenarnya dengan UN? Mengapa begitu gigih dipertahankan dengan mengesampingkan berbagai tinjauan, mulai dari hukum hingga berbagai kasus dan temuan di lapangan? Pemerintah yang biasanya mengekor Barat kali ini juga tidak bersandar pada studi kasus di Negara lain. Amerika Serikat misalnya, sistem UN yang terbukti gagal mengakomodir kebutuhan dan potensi peserta didik telah lama ditinggalkan. Anggaran UN tahun 2013 sebesar 600 miliar rupiah memang bukan jumlah sedikit, namun sepertinya banyak proyek yang lebih bombastis di Kemendikbud.

Melihat dari Sudut Pandang Berbeda

Berbagai macam masukan, kritik hingga gugatan mengenai UN nampaknya sudah teramat banyaknya, dan pemerintah nampaknya masih menutup mata dan telinganya. Sikap menolak yang membabi buta kerapkali tidak simpatik dan kontraproduktif, bahkan hanya meningkatkan resistensi dan keangkuhan pemerintah. Sikap kontra terhadap kebijakan pemerintah memang mudah, yang sulit adalah sikap konstruktif. Mengritik pemerintah memang mudah, yang sulit adalah menyampaikan kritik yang membangun. Karenanya, terkait UN ini ada baiknya kita melihatnya dari sudut pandang positif sehingga jika ada kekurangsempurnaan dapat direkomendasikan solusi terbaik tanpa menyudutkan dan merendahkan pembuat kebijakan. Jika kita coba lebih rasional, ada beberapa alasan yang mendukung tetap dilangsungkannya UN di akhir masa sekolah.

Pertama, evaluasi adalah dimensi penting dalam manajemen, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Siklus POACE (Planning, Organizing, Actuating, Controlling dan Evaluating) tidak boleh kehilangan salah satunya guna mewujudkan perbaikan yang berkesinambungan (continuous improvement). Artinya, evaluasi di akhir masa persekolahan memang sudah sepantasnya dan perlu untuk dilakukan. Permasalahannya, apakah UN merupakan alat evaluasi yang tepat? Pembelajaran selama bertahun-tahun dengan banyak pelajaran hanya ditentukan kualitasnya dengan ujian beberapa hari terhadap beberapa mata pelajaran? Kualitas pendidikan yang beragam di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan beberapa di antaranya sangat timpang, sudahkah tepat diuji dengan alat evaluasi yang entah menggunakan standar yang mana? Belum lagi keunikan setiap sekolah dan siswa, sudahkah terfasilitasi oleh UN? Evaluasi seharusnya dilakukan terhadap apa yang diajarkan, karenanya standardisasi apa yang diajarkan dan kualitas pembelajaran menjadi lebih utama dibandingk
an standardisasi evaluasi.

Kedua, inti persoalan adalah UN sebagai syarat kelulusan, bukan keberadaan itu UN itu sendiri. Syarat kelulusan ini yang melanggar hak anak, mendorong siswa, orang tua, guru, sekolah, hingga dinas pendidikan menghalalkan segala cara untuk dapat mewujudkannya. UN di masa sekolah penulis adalah Ebtanas (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional) yang sebenarnya juga terstandar nasional. Ada pula EBTA (Evaluasi Belajar Tahap Akhir) dan EBTA praktek yang sifatnya lebih lokal. Kala itu, Ebtanas tidak menjadi momok mengerikan bagi segenap stakeholder sekolah karena penentu kelulusan tetaplah sekolah dengan memperhatikan berbagai macam penilaian atau evaluasi siswa. Evaluasi tetap berjalan, ketidaklulusan tetap dimungkinkan, namun ujian akhir tidak menjadi beban. Nilai Ebtanas Murni (NEM) yang turut menentukan kenaikan jenjang pendidikan cukup memotivasi siswa untuk bersungguh-sungguh, namun tidak sampai menyebabkan kecurangan massal dan terstruktur seperti halnya UN yang selama ini terjadi.

Ketiga, bagaimanapun, keberadaan UN sebagai bentuk evaluasi banyak mendorong sikap positif. Sebagian besar siswa bukan saja terdorong untuk belajar lebih giat, ada berbagai kegiatan positif yang mengiringi perjalanan UN, mulai dari do’a bersama sampai mencuci kaki guru dan orang tua. Sayangnya, berbagai sikap positif tersebut lahir karena tren dan keterpaksaan, bukan karena pembiasaan dan kesadaran. Akibatnya, kontinyuitasnya tidak terjaga. Lebih ironis lagi, tidak sedikit sikap positif tersebut diiringi dengan sikap negatif. Giat dalam belajar diiringi dengan kreatif dalam mencontek. Ikut do’a bersama namun mengandalkan bocoran jawaban untuk bisa lulus. Menghormati orang tua dan guru, namun turut mengamini kecurangan massal. Sunnatullahnya, sikap positif akan menghasilkan sikap-sikap positif yang lain. Jika ada sikap positif yang justru menimbulkan sikap negatif, perlu ada evaluasi menyeluruh karena pasti ada yang salah.

Keempat, salah satu fungsi UN adalah untuk pemetaan kualitas pendidikan di Indonesia dan fungsi ini perlu dipertahankan. Indonesia Negara yang luas, tuntutan pemerataan harus diawali dengan pemetaan yang akurat. Dalam berbagai pengukuran kualitas siswa, misalnya TIMS dan PISA, Indonesia masih menempati 10 Negara paling rendah pencapaiannya, padahal siswa Indonesia banyak yang menorehkan prestasi hingga tingkat internasional. Hal ini menunjukkan bahwa potensi siswa dan kualitas pendidikan masih belum merata, dan UN dapat menjadi alat bantu untuk pemetaan potensi dan kualitas tersebut. Secara ilmiah, pemetaan memang tidak harus dilakukan setiap tahun dan dapat dilakukan dengan sampling. Namun jika dapat dilakukan rutin dengan metode survey ke seluruh sekolah tentu akan lebih banyak hal yang dapat digali. Sayangnya, fungsi UN sebagai tes diagnostik atau pemetaan belum berjalan optimal. Nusa Tenggara Timur (NTT) misalnya, selama beberapa tahun mendapat nilai rata-rata UN terendah, namun tidak ada tindak lanjut da
ri pemerintah. Anggaran pendidikan di NTT tetap minim, guru disana pun tetap kurang baik secara kualitas maupun kuantitas.

Kelima, UN adalah satu dari sedikit proyek pemerintah yang berorientasi output, dan hal ini perlu diapresiasi. Sebagian besar program pemerintah orientasinya input, misalnya berapa banyak siswa dan mahasiswa yang mendapat beasiswa, atau berapa banyak sekolah yang menerima bantuan operasional, atau berapa banyak guru yang memperoleh tunjangan sertifikasi. Adapun output, outcome, apalagi impact dari program – program tersebut tidak menjadi perhatian. Angka partisipasi pendidikan tinggi meningkat, tapi tidak dengan prestasi mahasiswanya. Guru semakin banyak dan sejahtera, namun tidak terjadi peningkatan kualitas pembelajaran. UN sudah coba melihat kualitas hasil, tinggal bagaimana meningkatkan relevansi output yang dilihat dengan visi besar pendidikan nasional.

Keenam, bagaimanapun, kualitas identik dengan standar dan UN mencoba untuk menghadirkan standar tersebut. Klaim kualitas pendidikan tidak akan bermakna jika tidak ada standar yang digunakan. Permasalahannya, standar apa dan siapa yang digunakan? Apa dasar dan acuannya? Bagaimana standar tersebut bisa tetap adaptif dengan kekhasan setiap sekolah dan siswa. Finlandia sebagai Negara yang dianggap memiliki kualitas pendidikan terbaik memang tidak menyelenggarakan Ujian Nasional. Namun perlu diingat bahwa kualitas guru dan pembelajaran di Finlandia sudah terstandar sehingga kualitas output tidak lagi diragukan. Berkenaan dengan kualitas tersebut, menjadi penting untuk benar-benar memperhatikan ketepatan standar yang digunakan dalam UN, jangan sampai mengukur baju di tubuh orang lain.

Masalah Implementasi atau Substansi?

Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa argumen-argumen penguat UN belum optimal pelaksanaannya. Standar evaluasi UN masih perlu dikembangkan dan dikuatkan, fungsi pemetaan juga belum terlihat, kebermanfaatan UN juga belum dapat dirasakan. Yang mencuat ke permukaan justru berbagai masalah yang ditimbulkan UN. Jika melihat banyaknya problematika UN, tentu permasalahan bukan sekedar implementasi, namun ada masalah substansial yang menyertai. Konsep UN yang belum matang coba diterapkan dengan metode trial and error tentu akan menimbulkan banyak kekurangan. Kebiasaan pemerintah dalam menyelenggarakan program secara trial and error tanpa kajian mendalam tentu merupakan hal yang substantif. Berbagai kebijakan termasuk perubahan kurikulum juga kerap ditemui permasalahan di lapangan karena pendekatan coba-coba ini.

Jika melihat implementasi UN, disparitas kualitas pendidikan di Indonesia jelas menjadi permasalahan tersendiri. Jangankan kualitas pendidikan antara sekolah di tengah kota dengan di daerah pedalaman, ketimpangan kualitas ini juga terjadi dalam satu wilayah antara sekolah unggulan dengan sekolah (maaf) ‘buangan’, antara sekolah negeri dengan swasta, dan antara sekolah elit dengan sekolah marginal. Keragaman input siswa, ketersediaan sarana prasarana, kualitas guru, kekhasan wilayah dan berbagai perbedaan lainnya cukup mengundang ketidakadilan ketika outputnya diharuskan standar. Ironis, pemerataan menjadi masalah tersendiri dalam penyelenggaraan UN, padahal standardisasi dan pemetaan yang diharapkan dengan adanya UN diniatkan untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan.

Kondisi penyelenggaraan UN saat ini ibarat melakukan tes kompetensi hewan, dimana seluruh hewan dikumpulkan dan mereka harus lulus tiga tes: berenang, memanjat pohon, dan terbang. Keragaman dan keunggulan masing-masing tidak diapresiasi padahal ikan yang unggul dalam berenang tidak dapat terbang dan sebaliknya, burung yang pandai terbang umumnya tidak ahli berenang. Badak yang tidak pandai berenang, memanjat pohon ataupun terbang sekalipun, sebenarnya memiliki keunggulan yang tidak bijak jika diukur dengan standar yang kaku dan membatasi. Seorang Lionel Messi yang istimewa dalam dunia sepakbola, bisa jadi juga tidak jadi apa-apa jika ukuran kualitas manusia ditentukan dengan ujian Fisika.

Kondisi ini diperparah dengan sikap mental bangsa yang belum siap dengan penyelenggaraan UN. Akhirnya, cara instan ditempuh, KBM berorientasi kepada kelulusan, pelajaran seperti agama, sejarah, seni dan olah raga yang tidak di-UN-kan pun dipinggirkan. Siswa dicekoki berbagai agenda persiapan UN mulai dini hari hingga menjelang sore. Siswa pun terbebani, tidak lulus UN adalah aib besar, stress bahkan bunuh diri akhirnya menjadi pilihan. Orang tua ikut terbebani, punya anak yang tidak lulus UN adalah aib besar, mereka pun semakin menekan anak dan gurunya. Guru dan sekolah pun terbebani, nama baik dipertaruhkan. Semua pihak terbebani dan akhirnya menghalalkan segala cara agar lulus UN. Kecurangan massal pun terjadi, sistematis dan terstruktur. Toh tidak ada yang dirugikan ataupun dikorbankan, kecuali hati nurani.

Reformasi Ujian Nasional

Tentunya sangat ironis, jika di masyarakat beredar kesimpulan bahwa siswa yang tidak lulus UN bukanlah siswa yang bodoh, tetapi siswa yang jujur. Sebaliknya, lulus UN dengan nilai bagus tidak menjadi jaminan kecerdasan. Menghapus UN begitu saja nampaknya juga bukan jalan keluar cerdas, karena artinya harus memulai segalanya dari awal dengan mengabaikan begitu saja potensi kebaikan yang mungkin dikembangkan. Memang UN tidak bisa dibiarkan terus menelan korban setiap tahunnya dan kehilangan esensi penyelenggaraannya. Perlu adanya reformasi UN yang dapat mengembalikan UN ke jalan yang benar. Reformasi yang dimaksud memiliki tiga karakteristik, fundamental, total dan gradual.

Reformasi UN perlu dilakukan secara fundamental, karena selain polemik dalam implementasi di lapangan, ada hal substansial yang perlu untuk diluruskan. Beberapa pakar dan praktisi pendidikan, di antaranya Munif Chatib, gencar menyuarakan mengenai reposisi atau refungsi UN sebagai tes diagnosis atau pemetaan. Sementara itu, UU Sisdiknas pasal 58 mengungkapkan bahwa evaluasi hasil belajar adalah tugas pendidik yang lebih mengetahui seluk beluk peserta didik. Beberapa tahun terakhir, pemerintah memang sudah memasukkan syarat kelulusan dari non-UN sebesar 40%, namun angka ini dinilai masih terlalu kecil. Porsi besar UN seharusnya untuk melihat gambaran utuh kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia sehingga dapat ditindaklanjuti untuk pemerataan pendidikan. Jangan membebani segenap stakeholder sekolah dengan syarat kelulusan yang tinggi sehingga mendorong mereka menghalalkan segala cara untuk lulus. Sebagai alat pemetaan, hasil UN harus otentik, dan hal ini hanya dapat terjadi ketika porsi besar UN bukan s
ebagai syarat kelulusan.

Reformasi UN perlu dilakukan secara total, menyeluruh di semua aspek, dimulai dari itikad baik pembuat kebijakan karena UN bukan proyek untuk mereguk keuntungan pribadi. Seluruh pemangku kepentingan mesti berbenah jika ingin menghasilkan UN yang bermanfaat. Banyak pihak yang harus bertanggung jawab atas kelemahan dan kekurangan dalam implementasi UN. Reformasi total disini juga bukan hanya mencakup sinergitas segenap pihak terkait, namun juga mensyaratkan adanya totalitas dalam penyelenggaraan UN, termasuk ketepatan dalam penentuan materi atau pelajaran yang diuji. Totalitas juga meliputi kelengkapan aspek evaluasi, memastikan bahwa evaluasi dilakukan terhadap apa yang diajarkan dan pembelajaran sejalan dengan apa yang dievaluasikan. Tidak hanya kognitif, namun juga afektif dan psikomotorik. Reformasi UN secara total ini akan menyesuaikan standar UN dengan kondisi aktual dan visi pendidikan nasional. Fungsi UN pun akan relevan sebagai alat pemetaan sekaligus alat evaluasi.

Reformasi UN perlu dilakukan secara gradual, ada pentahapan yang harus dilakukan, tidak serta merta berubah seperti membalik telapak tangan. Kondisi fisik dan non fisik termasuk mentalitas bangsa perlu dipersiapkan, perubahan yang mendadak hanya akan menimbulkan resistensi yang besar. Ambang nilai kelulusan UN sudah dilakukan bertahap, namun tidak dengan syarat kelulusannya. Jika syarat kelulusan dari UN terbukti masih diperlukan, seharusnya penerapannya bertahap, mungkin dari 5 – 10% dahulu baru nantinya mencapai 40 – 50%, misalnya. Pentahapan ini akan menghasilkan pembiasaan sehingga beban tidak dirasakan tiba-tiba berat. Sosialisasi dan pemahaman secara bertahap juga terbangun, penolakan dapat diminimalisir dan tujuan strategis penyelenggaraan UN pun dapat tercapai.

Melakukan reformasi memang tidak mudah, karena kondisi status quo memang tampaknya lebih nyaman. Namun energi yang harus tercurahkan untuk konflik tahunan UN tidaklah sedikit, sehingga setiap pihak seharusnya berlomba menjadi solusi bagi kompleksitas permasalahan UN. Butuh kebesaran hati dari pembuat kebijakan memang, untuk menerima saran dan masukan, untuk serius mengevaluasi dan melakukan perbaikan, dan untuk sejenak membuang ego dan kepentingan pribadi. Perlu juga diingat bahwa posisi UN sangat terkait dengan ukuran kualitas pendidikan Indonesia, sementara pendidikan erat kaitannya dengan kualitas SDM dan masa depan bangsa. Artinya, kebijakan yang diambil terkait UN bisa jadi turut menentukan posisi Indonesia di masa mendatang, apakah bangkit, bangkrut, atau malah bubar.

“Pendidikan akan lebih efektif jika tujuannya adalah meyakinkan bahwa menjelang mereka lulus sekolah, setiap siswa harus tahu seberapa banyak mereka tidak tahu, dan mereka harus diilhami dengan keinginan abadi untuk mengetahuinya.” (William Haley)

Penulis adalah Manager Laboratorium Pengembangan Mutu Pendidikan di Makmal Pendidikan Dompet Dhuafa

{fcomment}