10 Catatan Itje Chodijah Untuk Pendidikan Indonesia

Tajam dan dalam, begitulah gaya Itje Chodijah saat memberikan Orasi pada Simposium Pendidikan Berkeadilan, Rabu (30/10). Tajam saat ia ungkapkan masih banyak ketidaksesuaian praktik pendidikan kita dengan konstitusi. Dalam saat ia ajak audiens untuk mengenali problematikan pendidikan Indonesia dan tawaran solusi yang diberikannya.

Membuka orasinya, wanita yang aktif menjadi Trainer Guru Internasional dan Konsultan Pendidikan ini memaparkan tentang landasan konstitusi pendidikan Indonesia. Itje menjabarkan Pasal 31 UUD 1945,  Pasal 1 BAB 1 UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, UU No 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi, hingga 8 Standar Nasional Pendidikan. Itje menilai masih banyak penyimpangan dari implementasi undang-undang dan standar pendidikan tersebut.

Ketidakadilan pendidikan Indonesia adalah pada dua hal besar menurut Itje: akses dan kualitas. Secara kasat mata bisa terlihat bagaimana ketimpangan itu terpampang nyata di Indonesia. Timpangnya pendidikan di kota dengan wilayah pedalaman, ibukota dengan perbatasan Indonesia, juga Indonesia Barat vs Indonesia timur, menjadi bukti tak tertampik.

Selain ketidakadilan pendidikan, dalam orasinya Itje juga menyoroti sistem pendidikan Indonesia yang masih terfokus pada kemampuan kognisi siswa. “Hasil dari produk hukum yang menyangkut pendidikan hanya akan terlihat setelah anak berperan dalam kehidupan luas bukan sekedar ketika mereka lulus dari sekolah atau memenangkan berbagai kejuaraan saja.  Bukan juga statistik dan pernyataan-pernyataan Kementrian Pendidikan dan jajarannya,” demikian ungkap Itje.

Menutup orasinya, Itje menyampaikan sepuluh catatannya untuk perbaikan pendidikan Indonesia. Sepuluh poin Itje adalah : (1) Meninjau kembali ketuntasan perwujudan Standar Nasional Pendidikan secara konkrit di semua sekolah di Kabupaten / Kota agar ketimpangan kualitas masyarakat tidak semakin besar; (2) Mengaktifkan kembali peran Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah sebagai ‘agen’ perubahan yang dapat mempengaruhi kualitas sekolah dengan merujuk pada terpenuhinya standar kompetensi mereka. Tegas memilih dan memilah mereka secara obyektif; (3) Mengubah pola pelatihan guru, kepala sekolah dan pengawas; (4) Merancang sesuai kebutuhan dan dilakukan dalam bentuk nyata peningkatan kompetensi, terencana dan berkesinambunganMenyediakan program pendidikan guru di daerah 3 T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan daerah terpencil lainnya; (5) Meninjau kembali jenis-jenis sekolah swasta yang didirikan atas inisiatif masyarakat; (6)Mengangkat kearifan lokal sehingga dapat memotivasi orang tua terutama di daerah terpencil untuk menyekolahkan anaknya; (7) Mengubah pola penilaian kinerja guru serta sistem rekrutmennya; (8) Kerjasama antara Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Kementrian Pendidikan memiliki peranan vital dalam menyediakan pendidikan berkeadilan. Kerjasama dengan Departemen lain dalam rangka menyediakan sarana prasarana; (9) Memonitor secara sungguh-sungguh lembaga pendidikan tinggi yang menyediakan pelatihan untuk calon guru; dan (10) Hentikan UN! [siska]

{loadposition related}

{fcomment}

Komentar

komentar

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.